Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memastikan bahwa isu markup harga sepatu yang dibagikan kepada siswa Sekolah Rakyat adalah hoaks atau kabar bohong.
Dia menegaskan isu yang sempat beredar di media sosial itu tidak benar dan merupakan bentuk distorsi fakta yang membangun opini negatif.
“Itu fitnah, hoaks,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).
Guna mengklarifikasi isu itu, Gus Ipul yang didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, lantas menampilkan potongan narasi hoaks beserta foto yang beredar.
Gambar itu memperlihatkan ia bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Ia mengatakan bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.
Sepatu yang terlihat dalam foto, lanjutnya, merupakan bantuan dari Gubernur Jawa Timur kepada 10 siswa, yang bersumber dari APBD Jawa Timur, dan bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial.
“Sepatu yang dari Bu Khofifah itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” jelas Gus Ipul.
Dia menambahkan, narasi di media sosial yang membandingkan foto dari salah satu merek sepatu dengan seluruh sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat jelas tidak tepat. Hal ini karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda.
Di sisi lain, meskipun penyebaran hoaks tersebut sempat memicu polemik, Gus Ipul tetap mengapresiasi masyarakat yang turut mengawasi program Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat.
“Kita berterima kasih pada masyarakat yang telah memberikan pendapat, telah melakukan pengawasan, mengingatkan, juga terus mengawal program-program Kementerian Sosial,” ujar dia.
Untuk mempertegas transparansi Kemensos, pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga membeberkan secara detail proses pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat, lengkap dengan rincian spesifikasi dan harga.
Gus Ipul menerangkan, informasi harga Rp700 ribu untuk sepasang sepatu yang beredar dan dinarasikan secara salah, merupakan pagu anggaran atau batas maksimal. Angka itu bukan harga pembelian yang riil.
Ia memastikan seluruh tahapan pengadaan dilakukan sesuai prosedur, melalui mekanisme yang terbuka dan kompetitif. Penetapan pemenang tender didasari prinsip memilih pihak yang memberikan penawaran terbaik sesuai spesifikasi pengadaan.
Informasi yang berkembang, lanjutnya, perlu dipahami secara utuh agar tidak membentuk persepsi yang keliru terhadap pelaksanaan program.
“Dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat ini tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, penentuan pagu atau batas maksimal anggaran didasari survei harga dan mekanisme resmi, dan kemudian dilanjutkan dengan proses lelang yang kompetitif.
“Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pada 2025, pengadaan sepatu untuk menunjang aktivitas siswa Sekolah Rakyat mencakup beberapa jenis, di antaranya:
- Sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk aktivitas luar ruang
- Sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk kegiatan belajar di kelas
- Sepatu olahraga untuk aktivitas fisik
- Sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama.
Gus Ipul juga menegaskan, ia bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan seluruh jajaran Kemensos berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan.
“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” kata dia.
Selain itu, Gus Ipul memastikan seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan ketat dan terbuka untuk diaudit. Setiap penyelewengan pun akan diproses secara hukum.
“Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan," ujar dia.
"Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
