Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), kembali mewanti-wanti agar jangan sampai ada penyimpangan dan pelanggaran peraturan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Ia pun meminta para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk bekerja dengan baik dan penuh kejujuran.
"Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan, dan ini berlaku tidak hanya untuk bapak-ibu sekalian, tapi berlaku untuk diri saya juga untuk semua jajaran Kemensos yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Intinya jangan ada korupsi. Jangan ada penyalahgunaan, jangan ada penyimpangan, jangan ada kekerasan seksual maupun fisik, jangan ada bully, jangan ada intolerasi," kata Gus Ipul dalam pertemuan daring bersama jajaran Sekolah Rakyat, pada Kamis (30/4/2026).
Gus Ipul menegaskan, semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak dengan tegas. "Jika ada tanda-tanda bullying, kekerasan, intoleransi, dan itu ada bukti, maka secepat itu pula kita akan segera berhentikan," jelasnya.
Untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan optimal, lanjutnya, pengawasan dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya dari internal Kemensos, pengawasan juga melibatkan pihak luar seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejaksaan, dan lainnya.
Selain itu, Gus Ipul mengingatkan, masyarakat juga memantau penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia pun memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk melaporkan bukti kejanggalan maupun penyelewengan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Meskipun demikian, ia tetap mendorong agar pelaksanaan program secara jujur dan berintegritas dibangun dari kesadaran, bukan semata-mata karena kewajiban dan adanya pengawasan dari berbagai pihak.
Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden yang memiliki tujuan mulia karena diselenggarakan untuk masyarakat yang paling tidak mampu. Melaksanaan program ini dengan optimal merupakan bagian dari upaya memuliakan kelompok tersebut.
"Orang yang tidak mampu ini jangan dilukai, jangan disakiti, jangan diperas, malah justru kita muliakan, kita hormati sebagai bagian dari perintah agama dan UUD 45, khususnya pasal 34, dan yang terakhir adalah bagian dari perintah Bapak Presiden," pungkas Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
