Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memastikan kebijakan efisiensi anggaran tak akan menghambat laju pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat di Bumi Tambun Bungai. Dia menegaskan, pemangkasan hanya menyasar pos belanja yang masih bisa ditekan tanpa menyentuh sektor layanan publik.
"Kebijakan ini difokuskan pada pengeluaran yang dinilai masih dapat diminimalisir, tanpa menyentuh sektor pelayanan langsung kepada masyarakat," kata dia di Palangka Raya, Kamis (2/4/2026).
Agustiar mengungkapkan, anggaran Provinsi Kalimatan Tengah yang semula sekitar Rp10,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp5,3 triliun. Namun, ia memastikan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat tidak akan dikorbankan.
Di tengah penyesuaian fiskal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen menjaga kualitas layanan publik. Pembangunan infrastruktur pun tetap menjadi prioritas, meski realisasinya diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Dengan kondisi anggaran yang ada, kita harus lebih bijak menentukan prioritas. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat akan tetap kita jalankan," jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemprov Kalteng juga mengatur ulang pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya dengan menerapkan work from home (WFH) setiap Jumat yang disertai penyesuaian jam kerja. Menurut Agustiar, kebijakan ini bisa menekan belanja operasional, tanpa mengurangi produktivitas kerja pegawai.
"WFH tentu akan dijalankan di Kalteng, karena itu juga salah satu upaya penghematan anggaran daerah untuk listrik, internet, dan lain-lain, mengingat saat ini kita tengah efisiensi," jelasnya.
Dia menambahkan, kebijakan WFH akan diterapkan secara selektif di sejumlah dinas yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Dengan begitu, efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Apalagi di dinas-dinas tertentu banyak enggak dipakai juga [tapi listrik hingga internet tetap jalan], kalau mereka aktif bekerja di kantor, otomatis memakan biaya untuk listrik dan internet, hitung-hitung menghemat energi juga," ujar dia.
Selain itu, pemangkasan jam kerja akan diberlakukan bagi instansi non-pelayanan. Sementara unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi normal. "Masih kami pelajari dan kami seleksi agar pelayanan tetap optimal dan pemotongan jam kerja tidak merugikan masyarakat," lanjutnya.
Di sisi lain, Agustiar mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman Kalimantan Tengah. Ia menilai, harmoni antar-suku dan agama menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan daerah.
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
