Gerindra Sebut Pemerintah Gagal Optimalkan Penerimaan Pajak

Fraksi Partai Gerindra mengkritik posisi Keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus mencatatkan defisit.

Dalam rapat paripurna tentang pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di kompleks parlemen, Senayan, hari ini (22/8/2019), anggota fraksi Gerindra, Bambang Haryo, menyampaikan bahwa hal tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah mengoptimalkan penarikan pajak.

Dampaknya, pemerintah harus menarik utang hingga rasionya terhadap PDB kembali naik dan sempat menyentuh angka 30 persen.

"Dalam mencari sumber pembiayaan pemerintah tidak cukup hanya berhati-hati dan efisien. Apalagi penambahan utang yang agresif tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya menyadari bahwa utang adalah imbas gagalnya capaian pajak," ucapnya.

Bambang menyampaikan, defisit keseimbangan primer berada pada angka Rp142,5 triliun pada 2015 dan mulai menurun hingga pada 2018 hanya Rp11,5 triliun.

Namun, defisit keseimbangan primer diproyeksikan kembali meningkat dengan outlook mencapai Rp34,7 triliun dan kembali turun dalam RAPBN 2020 pada angka Rp12 triliun.

"Dengan defisit tersebut pemerintah harus menarik utang untuk membayar utang yang jatuh tempo," imbuhnya.

Baca juga artikel terkait PENERIMAAN PAJAK atau tulisan lainnya dari Hendra Friana