tirto.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto irit bicara ketika menginjakkan kaki di Gedung Kejaksaan Agung, Senin pagi (24/7/2023). Ia hanya mengacungkan jempol kanan sembari mengucap selamat pagi ketika ditanya awak media. Airlangga tiba di Gedung Kejagung sekira pukul 08.30 WIB.
Ketum Golkar itu mengenakan batik berkelir coklat ketika menyambangi gedung yang dipimpin Jaksa Agung, ST Burhanuddin itu. Selepas menyapa para jurnalis, Airlangga melangkah ke ruang pemeriksaan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus).
Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Sedianya, Airlangga diperiksa pada Selasa pekan lalu, tapi tak memenuhi panggilan. Pemeriksaan Airlangga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) ihwal besaran kerugian negara yang diberikan kepada tiga korporasi tersangka kasus korupsi ekspor CPO.
Airlangga tercatat hampir 12 jam berada di ruang pemeriksaan penyidik Jampidsus Kejagung. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.08 WIB. Raut wajahnya tampak lelah meskipun masih berusaha melempar senyum ke awak media yang masih betah menunggunya hingga belasan jam.
Kepada awak media, Airlangga mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun, ia enggan menjelaskan detail pertanyaan yang ditanyakan penyidik.
“Saya telah menjawab 46 pertanyaan. Mudah-mudahan dijawab sebaik-baiknya," kata Airlangga kepada wartawan, Senin malam.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tiga korporat sebagai tersangka. Perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group pada 16 Juni 2023. Penetapan itu merujuk pada hasil penyidikan korporasi yang mengacu pada putusan peradilan.
Penyidik kejaksaan juga mendalami perihal pelaksanaan kebijakan. Sebab, kebijakan tersebut ditaksir merugikan negara hingga Rp6,47 triliun.
Pemeriksaan Airlangga di Tengah Isu Munaslub Golkar
Pemeriksaan Airlangga ini terjadi di tengah gonjang-ganjing isu desakan Dewan Pakar Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga dari posisi ketua umum. Mereka yang menamakan diri Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mengeluarkan sejumlah rekomendasi nama untuk menggantikan Airlangga. Salah satu nama yang senter disebut layak menggantikan posisi Airlangga ialah Luhut Binsar Pandjaitan.
Di sisi lain, Dewan Pakar Partai Golkar juga mendesak agar lekas melakukan Munaslub. Sebab, elektabilitas parpol berlambang pohon beringin itu disebut cenderung menurun menjelang perhelatan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.
Selain itu, pemeriksaan Airlangga juga disebut peringatan kepada Golkar agar tak mendukung Anies Baswedan dalam bursa pencapresan di Pilpres 2024. Anies didaulat sebagai capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan kerja sama politik Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.
Apalagi saat ini, Golkar belum menentukan sikap ihwal koalisi dan capres yang akan didukung. Golkar sendiri saat ini masih berada di barisan koalisi pemerintah dan berada di Kabinet Indonesia Maju.
Ketua Umum Relawan Go-Anies cum kader Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, secara garis politik, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga sudah jelas bagian dari kekuasaan.
“Yang kita tahu bersama Pak Airlangga menjadi Ketum Golkar 100 persen didukung oleh kekuasaan, Jokowi, kan," kata Sirajuddin saat dihubungi reporter Tirto, Senin (24/7/2023).
Ia menepis anggapan yang mengatakan pemanggilan Airlangga karena adanya kekhawatiran pemerintah terhadap Golkar yang memberi sinyal untuk mendukung Anies. “Yang tak ketemu secara garis politik," ucap Sirajuddin.
Sirajuddin mengaku prihatin masalah yang menimpa Airlangga saat ini. Meskipun Airlangga hanya berstatus saksi. Keprihatinan dia juga karena adanya isu Munaslub di internal Golkar.
“Saya sebagai kader Partai Golkar meminta kepada stakeholder di Golkar mulai memikirkan langkah terbaik dan terburuk terhadap kondisi yang ada dalam menyikapi proses yang sudah berjalan. Dikhawatirkan kalau ketum Partai Golkar tersangkut persoalan CPO ini," ucap Sirajuddin.
Sirajuddin tak ingin nasib Golkar sama saat di bawah kepemimpinan Setya Novanto atau Setnov yang kala itu tersangkut kasus proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ia menyebut saat itu perolehan kursi legislatif Golkar menurun.
"Itu dirasakan betul, Golkar mengalami penurunan di kursi legislatif. Jangan sampai itu menjadi terganggu terhadap proses perjalanan partai di dalam mengahadapi pemilu legislatif," kata Sirajuddin.
Namun, ia pesimistis Golkar akan berlabuh di koalisi pendukung Anies Baswedan. Sebab, kata dia, Airlangga menjadi Ketum Golkar atas endorsment Jokowi.
Meski demikian, kata dia, dalam politik segala kemungkinan masih bisa terjadi. Karena itu, ia berharap Golkar mendukung Anies Baswedan.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Mekeng alias Melki Mekeng menyakini pemanggilan Airlangga murni persoalan hukum, bukan politik.
“Saya selalu berprasangka baik bahwa ini murni proses hukum di mana Pak Airlangga diminta kesaksiannya," kata Melki kepada reporter Tirto.
Melki mengatakan jika ada yang menyatakan pemanggilan Airlangga merupakan peringatan agar Golkar tak berpindah haluan di Pilpres 2024, maka hal itu hanya spekulasi.
“Menurut saya itu hanya spekulasi saja," tutur Melki.
Dinilai Murni Masalah Hukum
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, pemeriksaan Airlangga tidak ada kaitannya dengan kekhawatiran pemerintah untuk menekan Golkar, sehingga tidak mendukung Anies. Menurut Wasisto, apa yang dialami Airlangga merupakan murni perkara hukum.
“Saya pikir tidak ada kaitannya. Pemeriksaan tersebut murni untuk kepentingan hukum," tutur Wasisto singkat kepada reporter Tirto, Senin (24/7/2023).
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo memandang, unsur politis juga menjadi salah satu faktor Airlangga diperiksa Kejagung. Mengingat saat ini, Golkar masih abu-abu soal sikap politiknya terhadap capres yang didukung.
Golkar saat ini memang dekat dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Bahkan Airlangga dan Prabowo beberapa kali bertemu. Prabowo direkomendasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang merupakan kerja sama politik Gerindra dan PKB, menjadi bakal capres di Pilpres 2024. Namun, Airlangga mustahil akan mendampingi Prabowo. Sebab, nama Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi kandidat terkuat pendamping Prabowo.
Di sisi lain, sejumlah kader Golkar di bawah komando Sirajuddin Abdul Wahab berharap partainya bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk mendukung Anies Baswedan yang belum mengumumkan calon pendampingnya. Eks Gubernur DKI itu disebut telah mengantongi satu nama, tapi hingga kini urung diumumkan secara resmi.
“Pa Airlangga, kan, mau jadi cawapres di sana sini. Ke Prabowo enggak mungkin. Peluangnya ke Pak Anies," kata Kunto saat dihubungi reporter Tirto.
Kunto mengatakan, sikap abu-abu Golkar juga bukan menjadi salah satu alasan pemanggilan Airlangga di Kejagung, tetapi akumulasi berbagai masalah. Namun, kata dia, Airlangga sangat setia dengan Jokowi sejak Pilpres 2019.
“Ya kalau menurut saya Pak Airlangga sudah sangat nurut ke Pak Jokowi dari awal. Disuruh bikin KIB, bikin KIB. Terus tiba-tiba partai yang berkoalisi pecah, Golkar malah ditinggalin sendirian," tutur Kunto.
Kunto menyarankan kepada Golkar agar bisa menjaga muruah. Sebab, Golkar merupakan partai besar yang memiliki basis suara besar. Ia menyakini Golkar tidak akan melabuhkan hati ke Anies pada Pilpres 2024.
“Menurut saya Golkar harusnya punya muruah sebagi partai besar dengan memegang kendali terhadap nasibnya sendiri. Jangan mau disuruh-suruh. Arahnya pasti ke sana, kalau bisa jangan ke Anies, pilih salah satu ke Ganjar atau Prabowo," tukas Kunto.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
