tirto.id - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mengatakan frekuensi radio di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan negara lain masih “dikuasai” radio tetangga karena belum tersedia infrastruktur operator dalam negeri. Pemerintah daerah diminta turut andil dalam membantu melakukan pembinaan terhadap radio-radio di perbatasan ini.
"Di kawasan perbatasan, seperti di Kabupaten Batam, Entikong di Kalimantan Barat, Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara, maupun Merauke masih dikuasai frekuensi radio dari Malaysia," kata Dra Dwi Hernuningsih Msi, dalam keterangan pers yang diterima Antara di Surabaya, Rabu, (30/3/2016).
Hernuningsih mencontohkan RRI Kabupaten Nunukan pada kawasan tertentu harus mengaku kalah frekuensi dengan Music FM asal Malaysia yang berfrekuensi sama.
"Frekuensi tumpang tindih ini terjadi seperti di area dekat dengan perbatasan, ada ketidakseimbangan dengan negara tetangga dalam penggunaan frekuensi, bahkan untuk daerah-daerah tertentu, seluler kita juga kecolongan. Jadi istilahnya memang di sana belum ada infrastruktur dari operator dalam negara," ujar Hernuningsih, dalam "Studium General" bertema 'Media And Career Development' di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Selasa, (29/3/2016).
Hernuningsih menyebut siaran negara tetangga bisa diakses masyarakat perbatasan menjadi permasalahan tersendiri. Menurutnya, perlu dilakukan upaya memperkuat ideologi melalui program yang menumbuhkan rasa nasionalisme agar masyarakat mengakses informasi terkini tentang negaranya sendiri.
Hernuningsih menjelaskan sinyal operator seluluer negara tetangga mendominasi di wilayah perbatasan. Ia menginginkan pemerintah daerah agar turut andil dalam membantu melakukan pembinaan terhadap radio-radio di perbatasan.
"Kami sendiri mengakui tidak sanggup membina radio komunitas di daerah, karena keterbatasan akses. Kami juga mencoba menyampaikan kepada pemda agar mau membina radio komunitas di daerah untuk menghidupkan radio komunitas, sehingga masyarakat memantau informasi juga terhadap itu," kata Hernuningsih.
Hernuningsih menambahkan pengembangan radio-radio komunitas di kawasan perbatasan merupakan opsi lain hingga RRI di perbatasan sebagai radio pemerintah bisa bersaing dengan negara tetangga.
"Khususnya untuk penyelesaiannya, kita akan mendorong pemerintah dalam menyampaikan bahwa ini terdapat frekuensi dan sebagainya diselesaikan di sana," tandasnya. (ANT)
