tirto.id - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengakui kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala pelaksanaan implementasi program mandatori bahan bakar biodiesel 40 persen (B40) yang diterapkan pada 1 Januari 2025.
“Saat ini memang karena ada efisiensi anggaran, pengawasan saat ini kita sudah upayakan negosiasi untuk dilakukan pendanaan juga tambahan dari BPDP untuk bisa melakukan pengawasan bersama implementasi dari program B40,” ungkap Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025).
Diketahui, anggaran Kementerian ESDM di 2025 dipangkas 42 persen atau mencapai Rp1,65 triliun dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp3,91 triliun.
Selain itu, kendala lainnya yang dihadapi ESDM adalah terbatasnya kapasitas penyimpangan dari hasil produksi bahan bakar nabati (BBN) yang dikelola oleh 28 perusahaan. Apalagi, sebagian besar produksi pabrik BBM nyaris mencapai maksimum kapasitas, yakni sekitar 80 persen yang berfokus pada produksi untuk B40.
“Memang keterbatasan kemampuan produksi dan saat ini sudah kita berhitung untuk seluruh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang sebanyak 28 perusahaan itu mempunyai capacity factor yang tinggi. Jadi pabriknya hampir penuh, sekitar 80 persen bergerak untuk memenuhi B40,” ungkapnya.
Tak hanya itu, adapun keterlambatan pada moda transportasi serta masalah infrastruktur juga menjadi kendala dalam pelaksanaan B40.
“Moda transportasi, seperti kapal, sering terlambat satu hari, dan ada masalah dengan lokasi penyimpanan yang harus ditingkatkan 5 persen dari sebelumnya pada program B35,” katanya.
Dengan beragam tantangan yang ditemuinya tersebut, Eniya menyampaikan Kementerian ESDM memberikan kelonggaran agar implementasi B40 diselesaikan pada 28 Februari 2025.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
