tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan transformasi BUMN tidak bisa lepas dari fungsi hukum BUMN sebagai garda terdepan. Hal ini karena fungsi hukum memberikan pengawalan, masukan, dan pertimbangan hukum, khususnya terhadap manajemen dalam mengambil setiap keputusan perusahaan.
"Maka demikian setiap keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip good corporate governance (GCG),” ujar Erick, di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).
Erick mengatakan, saat ini Kementerian BUMN secara terus-menerus telah melakukan transformasi di tubuh BUMN dengan cara meningkatkan kapabilitas dan wawasan insan hukum sebagai bagian dari pengembangan talenta.
Koordinator Hukum Korporasi I Kementerian BUMN Anas Puji Istanto mengatakan, saat ini terdapat empat isu strategis hukum yang perlu untuk diangkat dan disoroti bersama, khususnya terkait fungsi hukum dalam pengelolaan BUMN.
“Empat isu strategis BUMN saat ini yakni, isu strategis holdingisasi dan kolaborasi, penegakan hukum (bersih-bersih BUMN), pemulihan kerugian akibat penyimpangan di BUMN dan pengelolaan aset BUMN,” ujar Anas.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menambahkan, saat ini BUMN terus bertransformasi agar lebih efisien, sehingga BUMN bisa memberikan kontribusi kepada negara.
Mahfud juga mendorong agar langkah-langkah hukum untuk menindak penyelewengan dan segala macam pelanggaran yang terjadi di tubuh BUMN ditekankan. Tujuannya untuk mencegah terganggunya flow sumbangsih dari BUMN untuk perekonomian dan kondisi keuangan negara.
"Untuk melakukan pembangunan hukum nasional harus memiliki tiga pilar yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis terutama BUMN tidak perlu takut dalam bermanuver untuk melakukan transformasi perusahaan selama memiliki itikad baik dan terus memperhatikan keberadaan hukum di Indonesia,” katanya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Bayu Septianto
