Menuju konten utama

Tarik Surat ke Camat, Stafsus Jokowi Minta Maaf Sudah Bikin Gaduh

Andi mengakui surat atas nama Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu membuat gaduh.

Tarik Surat ke Camat, Stafsus Jokowi Minta Maaf Sudah Bikin Gaduh
Presiden Joko Widodo bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (ki-ka) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke, Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur, Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie, Yudistia dan Mantan Ketua PMII Aminuddin Ma'ruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

tirto.id - Staf Khusus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda Putra mengakui, mengirim surat yang ditunjukan kepada pejabat tingkat kecamatan atau camat di beberapa daerah. Surat itu terkait kerja sama perusahaannya sendiri, PT Amartha Mikro Fintek, untuk menjadi relawan COVID-19.

Namun ia mengakui, mengirim surat dengan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, merupakan tindakan yang salah.

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Selasa (14/4/2020).

"Mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul," imbuhnya mengulangi.

Menurut Andi, surat itu bersifat pemberitahuan: perusahaannya mendukung program Desa Lawan COVID-19. Program itu diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," terangnya sebagai CEO PT Amartha Mikro Fintek.

Surat tersebut diterbitkan per tanggal 1 April 2020 dengan tanda tangan Andi Taufan Garuda Putra selaku staf khusus presiden. Menurutnya, dukungan Amartha murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

"Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD," Kata Andi.