Dudung Tegaskan Prabowo Ingin Bersihkan MBG dari Pemburu Rente

Kata Dudung, Presiden Prabowo telah menginstruksikan langsung agar MBG dikawal ketat dan bebas dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Mochammad Fajar Nur

Terbit 9 Jun 2026 16:38 WIB

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dalam rapat tersebut Dudung Abdurachman mengatakan KSP terus memperkuat perannya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, mengelola isu strategis, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta menyampaikan rekomendasi strategis kepada presiden. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap bersih serta tepat sasaran.

Langkah ini dilakukan guna memastikan program prioritas nasional tersebut bebas dari praktik pemburu rente.

Sebagai informasi, pemburu rente (rent-seeker) adalah pelaku ekonomi atau politik yang meraup keuntungan finansial melalui manipulasi regulasi, monopoli, atau koneksi politik, tanpa memberikan nilai tambah yang produktif bagi masyarakat.

Terkait upaya pembersihan tersebut, Dudung menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar program ini dikawal ketat dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

"Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas untuk membersihkan program MBG dari para pemburu rente tanpa pandang bulu. Presiden tidak menoleransi penyimpangan dalam program MBG yang menjadi investasi bagi SDM bangsa ini," ujar Dudung dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/6/2026).

Sebagai langkah strategis, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian PAN-RB telah membahas perbaikan tata kelola program dari hulu ke hilir.

Koordinasi ini melibatkan Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Dudung mencatat bahwa implementasi MBG merupakan program masif yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui 29.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mengingat besarnya skala tersebut, ia menekankan pentingnya profesionalisme bagi seluruh pelaksana program.

Ia juga menanggapi dinamika internal di BGN yang terjadi beberapa waktu lalu. Dudung meminta agar seluruh jajaran pelaksana menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi untuk meningkatkan integritas dan dedikasi.

"Peristiwa beberapa hari lalu di BGN hendaklah menjadi momentum bagi seluruh pelaksana untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh dedikasi, terlebih dalam mengemban amanah program prioritas Presiden ini. Mari bersama kita kawal program ini," tegasnya.