Dirjen Perkeretaapian Ajukan Anggaran Rp9,68 T, Buat Apa Saja?

Pagu indikatif Perkeretaapian untuk mendukung IKN. Salah satunya untuk mendukung studi amdal jalur kereta api.

Reporter: Antara

Terbit 5 Jul 2023 14:23 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Sejumlah penumpang turun dari kereta api di Stasiun Klaten, Jawa Tengah, Selasa (18/4/2023). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom.

tirto.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran tahun 2024 sebesar Rp9,68 triliun. Anggaran tersebut salah satunya ditujukan untuk prioritas kegiatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif untuk tahun 2024 sebesar Rp9,68 triliun," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Rabu (5/7/2023).

Dia menuturkan pagu indikatif untuk tahun depan itu antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp141,5 miliar, kemudian belanja barang operasional sebesar Rp105,8 miliar. Kemudian, belanja barang non operasional sebesar Rp2,77 triliun dengan mengakomodir kegiatan pengoperasian dan perawatan operasional kereta api, pembayaran availability payment untuk kereta Makassar - Parepare, dukungan terhadap IKN.

Keperintisan kereta api dan angkutan motor gratis pada masa angkutan Lebaran, pemenuhan readiness criteria, penguatan fungsi regulator, serta kegiatan operasional, pelayanan dan perawatan. Kemudian untuk kegiatan prioritas DJKA pada tahun depan, antara lain terdapat 11 pembangunan prasarana kereta api, 19 peningkatan kapasitas prasarana kereta.

Terdapat tujuh kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian. Kemudian, tiga kegiatan yang mendukung IKN, kegiatan perintis kereta api pada tujuh lintas layanan, dan penyiapan readiness criteria.

Kemudian, tiga kegiatan yang terkait dukungan IKN yakni studi amdal jalur kereta api Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan menuju KIPP IKN, studi amdal jalur kereta perkotaan Balikpapan menuju KIPP IKN, dan SID untuk kereta antar kota Trans Kalimantan dan Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp38,08 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 10 April 2023.

Meski terjadi penurunan pagu indikatif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis pagu anggaran bisa meningkat untuk menyelesaikan target proyek strategis nasional (PSN), proyek pro rakyat dan dukungan bagi IKN yang jadi prioritas pada 2024.