Menuju konten utama

Dirjen Dukcapil Harap APBN 2024 Tak Overlap Melalui PHLN & PNBP

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan pagu perencanaan APBN tahun 2024 jangan sampai overlap dengan program PHLN dan PNBP.

Dirjen Dukcapil Harap APBN 2024 Tak Overlap Melalui PHLN & PNBP
Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan apresiasi atas pencapaian penyerapan anggaran Ditjen Dukcapil tahun 2023 yang mencapai 99,55 persen dari pagu Rp852,6 miliar. Foto/ Dukcapil/Satrio

tirto.id - Penyerapan anggaran Ditjen Dukcapil tahun 2023 berhasil mencapai 99,55 persen dari pagu yang dianggarkan, yakni Rp852,6 miliar.

Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat rapat persiapan pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2024, Selasa (2/1/2024).

Karenanya, Teguh menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas pencapaian tersebut. Ia juga memberikan sejumlah arahan penting, antara lain seluruh jajaran Ditjen Dukcapil meningkatkan kinerja kegiatan, dan anggaran minimal yang capaiannya sama dengan tahun 2023.

"Cermati kembali kegiatan yang sudah ditetapkan pada TA 2024 khususnya kegiatan berupa infrastruktur yang diarahkan melalui pinjaman/hibah luar negeri (PHLN), dan pastikan tidak overlap dengan yang dibiayai rupiah murni APBN dan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)," kata Teguh dalam keterangan tertulisnya yang diunggah Tirto, Jumat (5/1/2023).

Teguh lalu meminta jajarannya untuk segera menuntaskan Annual Work Plan (AWP) 2024 agar diproses lebih lanjut dengan Biro Perencanaan Ditjen Dukcapil, Bappenas dan Ditjen Anggaran Kemenkeu agar mendapatkan persetujuan On-Top.

"Terakhir segera usulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas melalui anggaran PNBP," ujar Dirjen Teguh.

Dalam paparannya, Teguh mengungkapkan capaian realisasi pagu anggaran tertinggi diraih Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (Dit. IDKN) sebesar 99,92 persen.

Lalu menyusul berturut-turut dari Dit. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dengan capaian penyerapan anggaran mencapai 99,74 persen; Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) 99,41 persen; Dit. Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) 99,39 persen.

Sedangkan Sekretariat Ditjen Dukcapil capaian realisasi anggaran mencapai 98,94 persen; dan Dit. Bina Aparatur Dukcapil realisasi anggarannya mencapai 98,87 persen.

Berdasarkan Pagu 2024, Ditjen Dukcapil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp804.942.775.000. Dari jumlah ini, Direktorat PIAK mendapat jatah anggaran 50,25 persen atau sebesar Rp404,5 miliar.

Kemudian untuk Dit. Dafdukcapil alokasi anggarannya sebesar Rp234 miliar atau 29,07 persen; Setditjen Dukcapil 13,93 persen atau Rp112,1 miliar; Dit, IDKN 4,59 persen atau sebesar Rp36,9 miliar; serta Dit. Bintur 1,03 persen sebesar Rp8,3 miliar, dan Dit. IDKD sebesar Rp8,0 miliar atau 0,99 persen.

Secara garis besar, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya saat penyerahan DIPA 2024 meminta segenap komponen di Kemendagri agar melaksanakan realisasi anggaran dengan prinsip good governance (akuntabel), transparan, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian hindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun dengan tetap mempertahankan Opini WTP dari BPK.

Selanjutnya, susun target realisasi anggaran Triwulanan TA 2024 untuk mempertahankan prestasi kinerja anggaran TA 2023. Artinya, realisasi kinerja anggaran minimal sama dengan Tahun 2022/2023.

Lalu, Tito juga menyarankan untuk dilakukan pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan, baik kegiatan Pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan PHLN secara rutin, minimal satu bulan sekali.

"Minimalkan pelaksanaan rapat yang tidak efektif dan harus substantif," jelasnya.

Terakhir, Mendagri Tito meminta jajarannya di Kemendagri agar setiap kegiatan yang dikerjakan mendukung keberhasilan pencapaian program nasional, seperti penangangan stunting, percepatan pembangunan 4 DOB Papua, kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Tim Media Servis