Menuju konten utama

Demokrat Curhat Pernah Senasib PDIP Jadi Penyeimbang Pemerintah

Herman Khaeron mengingatkan kepada PDIP bahwa menjadi penyeimbang pemerintah harus sesuai dengan ketentuan aspirasi dan harapan rakyat.

Demokrat Curhat Pernah Senasib PDIP Jadi Penyeimbang Pemerintah
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron memberikan sambutan pada forum diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa partainya pernah mengalami nasib yang sama dengan PDIP saat ini, yaitu berada di luar kekuasaan dan menjadi penyeimbang pemerintah.

Dia menceritakan selama 9 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Demokrat selalu menjadi penyeimbang dan baru di setahun akhir kemudian bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang, selama pemerintahan Pak Jokowi kami juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," kata Herman di Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (5/8/2025).

Herman Khaeron mengingatkan kepada PDIP bahwa menjadi penyeimbang pemerintah harus sesuai dengan ketentuan aspirasi dan harapan rakyat. Salah satunya dengan menjadi penyeimbang yang proporsional dalam memandang segala aspek kebijakan pemerintah.

"Kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional," jelasnya.

Dirinya mengapresiasi sikap PDIP tersebut sebagai upaya dalam menjaga persatuan bangsa. Terlebih, saat ini masyarakat Indonesia sedang dihadapkan dengan sejumlah masalah seperti sosial, ekonomi, dan politik.

"Inilah saya kira realitas, sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda," jelasnya.

Mengenai gagasan agar PDIP bisa bergabung dengan jajaran Kabinet Merah Putih, Herman menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan penempatan menteri dan kepala lembaga adalah hak prerogatif dari presiden.

"Penetapan kabinet itu hak prerogatifnya presiden, jadi selama bahwa presiden menetapkan pilihan-pilihan itu ya kita hormati, karena itu hak prerogatifnya. Karena kemudian tidak bisa dipertentangkan dengan pihak-pihak lainnya," terangnya.

Baca juga artikel terkait PARTAI KOALISI PEMERINTAH atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Flash News
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto