Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan sikap partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam Kongres PDIP VI 2025 di Bali pada Sabtu (2/7/2025). Mega menyatakan dukungan, meski PDIP sejauh ini tidak masuk dalam kabinet.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," tutur Megawati di hadapan ribuan kader PDIP, dikutip dari ANTARA.
Sikap tersebut dinyatakan di tengah momen terbitnya Keputusan Presiden tentang pemberian amnesti pada terpidana kasus suap yang juga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Jumat (1/8/2025).
Pernyataan sikap ini juga menjadi yang pertama disampaikan secara terbuka oleh Mega, sejak partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tersebut kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya, Mega disebut telah memberi intruksi serupa kepada kadernya sebelum kongres berlangsung.
“Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah — dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Deddy Sitorus, di Bali, Kamis (31/7/2025).
Pernyataan baru-baru ini juga dipandang sebagai rekonsiliasi Megawati dan Prabowo. Melunaknya ketegangan dua pimpinan partai ini sudah terlihat jauh-jauh hari, terlebih setelah Mega dan Prabowo sempat bertemu pada April 2025. Sejak persuaan Prabowo dan Megawati itu, perwakilan PDIP dan koalisi Prabowo silih berganti bertemu dan saling melontarkan komentar positif.
Hubungan Megawati dan Prabowo disinyalir sempat merenggang setelah Pilpres 2024. Pasalnya di Pilpres itu, Prabowo memilih berpasangan dengan putra Joko Widodo (Jokowi), Gibran. Sementara, Gibran dan Jokowi —yang saat itu masih tercatat sebagai kader PDIP— memilih berseberangan dengan partainya sendiri dalam Pilpres 2024. Lantas, bagaimana posisi PDIP saat ini?
PDIP Partai Koalisi Pemerintah atau Oposisi?
Meski menyatakan sikap mendukung pemerintahan, Megawati tak secara gamblang mengatakan bahwa partainya akan masuk koalisi pemerintah. Sebaliknya, Megawati juga tak menyebut bahwa partainya akan menjadi oposisi pemerintah.
"PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati dalam Kongres VI PDIP di Bali 2025.
Menurut perempuan pertama yang pernah jadi Presiden RI tersebut, sistem presidensialisme di Indonesia tak mengadopsi pola oposisi versus koalisi, yang Megawati sebut sebagai "blok-blokan kekuasaan". Oleh karenanya, Mega menegaskan bahwa partainya tidak berada di 2 posisi tersebut.
"Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," tegasnya.
Namun, meskipun bersikap mendukung program pemerintahan yang pro-rakyat, Megawati juga menginstruksikan agar kader PDIP dapat bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.
Pasca Pemilu 2024, sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kerap dipertanyakan publik. Hal ini dikarenakan PDIP berhasil memenangkan pemilu legislatif, namun kalah dalam pilpres.
Dengan jumlah kursi di Senayan, juga hubungan yang memanas antara PDIP dengan anak sulung Jokowi yang berkoalisi dengan Prabowo, pernyataan Megawati dalam kongres tersebut menjadi jawaban yang kini disampaikan secara publik.
Apakah PDIP akan Masuk Kabinet Pemerintahan Prabowo?
Sejauh ini, PDIP tidak masuk dalam koalisi Prabowo. Tak ada kader PDIP yang masuk dalam jajaran menteri yang dipilih Prabowo untuk mengisi pos di Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada obrolan terkait akan bergabungnya PDIP ke kabinet.
"Belum ada pembicaraan ke arah sana," kata Prasetyo Hadi, di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (4/8/2025).
"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, di dalam Kongres PDI Perjuangan, dengan menjadi penyimbang pemerintah, itu juga sesuatu yang baik," tambahnya.
Namun, sebenarnya ada unsur yang dekat dengan Megawati dalam Kabinet Merah Putih sejak awal dibentuk. Unsur tersebut ialah Budi Gunawan, eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Meskipun bukan kader PDIP, Budi Gunawan dikenal sebagai salah satu orang dekat Megawati. Ia merupakan ajudan Megawati kala jadi Presiden RI periode 2001-2004. Ketika namanya mencuat dalam daftar kandidat menteri kabinet Prabowo, Budi Gunawan kerap dikaitkan dengan PDIP.
PDIP menampik anggapan Budi Gunawan sebagai "orang Megawati" di kabinet. Walakin, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa eks Kepala BIN tersebut menerima pinangan sebagai menteri atas restu Megawati.
"Memang beliau [Budi Gunawan] konsul dulu sama Bu Mega untuk terlibat lagi di pemerintahan ini. Pastinya ada pembicaraan. Positif (respons Megawati)," kata Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, pada 21 Oktober 2024.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
