tirto.id - Kepatuhan memakai masker di tingkat desa/kelurahan pada 7 provinsi di Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir hingga Kamis (22/7/2021) cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan persentase ketidakpatuhan yang di bawah 30 persen. Kepatuhan protokol kesehatan jadi modal penting daerah terkait wacana pembukaan PPKM secara bertahap.
Pada Selasa (20/7/2021), Presiden Joko Widodo menyebutkan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka secara bertahan mulai Senin (26/7/2021) jika tren kasus Covid-19 di tanah air terus mengalami penurunan.
Jokowi menyampaikan, sudah terlihat penurunan penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit. Terkait hal ini, Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan data perkembangan Covid-19 dalam sepekan terakhir.
"Jika dilihat pada 7 hari ke belakang, secara nasional, kasus positif (Covid-19) mengalami penurunan, semula 56.757 pada 15 Juli 2021 menjadi 33.772 pada 21 Juli, atau turun sebesar 40 persen," terang Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang tayang di Kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis (22/7).
Terdapat 4 komponen kesiapan daerah dalam relaksasi. Pertama, penurunan kasus positif, kematian, dan BOR. Kedua, kenaikan kesembuhan. Ketiga, desa/kelurahan yang patuh protokol kesehatan. Terakhir, cakupan posko yang melaporkan kinerja ada di atas 50 persen.
Dari data Satgas Penanganan Covid-19, persentase desa/kelurahan pada 7 provinsi di Jawa dan Bali yang tidak patuh memakai masker di bawah 30%.
Di DI Yogyakarta, ketidakpatuhan memakai masker hanya 10 persen. Ini diikuti DKI Jakarta (14,3 persen), Jawa Timur (19,4 persen), Jawa Tengah (22,5 persen), Jawa Barat (22,3 persen), dan Banten (28,5 persen). Di Bali angkanya 1,3 persen.
Dalam catatan Satgas Penanganan Covid-19, kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa/kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Dalam 3 provinsi ini, tercatat lebih dari 30% desa/kelurahan tidak patuh menjaga jarak.
Angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian karena Covid-19. Caranya, dengan sedini mungkin penanganan pasien Covid-19.
"Penelusuran kontak juga penting agar kasus (Covid-19) dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif, BOR, juga jumlah desa/kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan," terang Wiku.
Berikut ini rincian data komponen kesiapan 7 provinsi di Jawa-Bali menuju relaksasi PPKM.
DKI Jakarta
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 14,3 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 48,2 persen
Cakupan Posko Melapor: 92,5 persen
Jawa Tengah
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 22,5 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 30,8 persen
Cakupan Posko Melapor: 31,1 persen
Jawa Barat
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 22,3 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 28,1 persen
Cakupan Posko Melapor: 46,5 persen
Jawa Timur
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 19,4 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 23,8 persen
Cakupan Posko Melapor: 43,2 persen
DI Yogyakarta
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 10 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 22,3 persen
Cakupan Posko Melapor: 87,6 persen
Banten
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 28,5 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 34 persen
Cakupan Posko Melapor: 38,1 persen
Bali
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Memakai Masker: 1,3 persen
Desa/Kelurahan Tidak Patuh Menjaga Jarak: 4,3 persen
Cakupan Posko Melapor: 65 persen
Editor: Iswara N Raditya
