Data BPS Belum Sepenuhnya Dipakai Kementerian Lembaga

Oleh: Damianus Andreas - 26 September 2017
Dibaca Normal 1 menit
Sejumlah pihak menilai masih banyak hal yang harus diselesaikan BPS.
tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memperingati Hari Statistik Nasional 2017 tepat pada hari ini, Selasa (26/9/2017). Kendati demikian, sejumlah pihak menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan BPS.

Seperti diungkapkan ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, sejumlah data BPS masih terbilang kurang lengkap sehingga informasi yang disampaikan ke publik menjadi tidak komprehensif.

“Contohnya soal impor beras yang menimbulkan polemik antara BPS dan Kementerian Pertanian (pada Oktober 2016 lalu),” ujar Bhima kepada Tirto pada Selasa (26/9/2017) sore.

Menurut Bhima, data yang dikeluarkan BPS juga belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kementerian lembaga. Pasalnya, faktor ego sektoral antar kementerian lembaga masih mempengaruhi kurang maksimalnya pemanfaatan data BPS.

“Data masih digunakan untuk alat kepentingan jangka pendek,” kata Bhima lagi.

Bhima menambahkan, sampai sejauh ini masing-masing kementerian lembaga masih ada yang mengeluarkan data yang berbeda-beda. Padahal, idealnya semua data yang digunakan pemerintah merujuk pada data BPS.

Pasalnya, BPS memang berfungsi sebagai bank penyimpan semua data statistik nasional yang bisa menjadi acuan untuk kepentingan pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Karena berperan sebagai bank data itulah, Bhima menyarankan agar BPS tetap memposisikan diri sebagai bank data, bukan menjadi analis. “Tugas BPS cukup menyampaikan data, bukan mengintepretasikan data,” ucap Bhima.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengakui bahwa lembaganya memang harus berbenah, seperti perbaikan transformasi integrasi dengan penggunaan teknologi baru. “Supaya data lebih cepat dan mudah diakses,” ujar Suhariyanto.

Untuk semakin memaksimalkan pengumpulan hingga pengolahan datanya, BPS berencana untuk memanfaatkan big data. “Ke depannya, big data harus dikombinasikan dengan data dari BPS untuk menangkap yang makro, namun untuk yang detail masih perlu survei. Harus dikembangkan dua-duanya,” ungkap Suhariyanto.

Suhariyanto mengklaim bahwa rencana pemanfaatan big data telah dibicarakan dalam internal BPS sejak empat tahun lalu. BPS sendiri menyadari bahwa big data adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari.

“Bagaimanapun juga, kami berusaha memasukkan big data, namun tentu ada yang tidak bisa digantikan,” kata Suhariyanto lagi.

Baca juga artikel terkait BPS atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - Politik)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
DarkLight