tirto.id - Dua dekade telah berlalu sejak Al-Qaeda menyerang jantung Amerika Serikat menggunakan pesawat. Konsekuensi geopolitik akibat peristiwa tersebut, yang dikenal dengan “9/11” merujuk pada tanggal kejadian, adalah serangkaian reaksi dari pemerintah AS. Hanya dalam hitungan hari, administrasi George W. Bush memutuskan menggelar invasi militer berskala besar ke Afganistan—yang dianggap jalan terbaik untuk memerangi terorisme.
Bermodalkan hoaks tentang senjata pemusnah massal, AS juga menginvasi Irak pada 2003. Kemudian, sejak 2014, pasukan AS masih dibekali dengan segudang misi kontraterorisme melawan grup militan Negara Islam (IS) yang berkeliaran di Irak dan Suriah sembari menyokong para pemberontak antirezim Bashar al-Assad.
Tapi semua langkah dan sumber daya yang terkuras gagal mewujudkan visi tentang tatanan politik Timur Tengah yang diidam-idamkan.
Empat presiden berganti, triliunan dolar dan ratusan ribu nyawa melayang, pendudukan di Afganistan disudahi dengan kepergian memalukan pasukan AS dan NATO dan Taliban berkuasa kembali hanya dalam hitungan hari. Grup-grup ekstremis Al-Qaeda dan IS seperti cabang dari Provinsi Khorasan (ISIS-K) juga diperkirakan masih aktif di Timur Tengah dan Asia Selatan.
Bersamaan dengan itu, gelombang pengungsi Afganistan mulai membanjiri negara-negara jiran yang tengah berjibaku dengan krisis sosio-ekonomi masing-masing.
Kebangkitan Cina
Ketika Timur Tengah kacau balau karena kebijakan luar negeri AS, kawasan Asia mencatat pertumbuhan ekonomi pesat—di antaranya disokong Cina, India, Vietnam, Indonesia, sampai Bangladesh. Pada 2019 silam, Financial Times memprediksi pada 2020 Asia bakal mengungguli kekuatan ekonomi dunia untuk pertama kalinya sejak abad ke-19.
Di antara semua negara yang tadi disebut, Cina-lah juaranya. Produk Domestik Bruto (PDB) mereka, berdasarkan paritas daya beli, bahkan telah menyalip performa AS. Pada 2000, PDB Cina hanya 7 persen dunia. Dua puluh tahun kemudian, nilainya berlipat ganda sampai hampir 19 persen. Pada periode yang sama, PDB AS merosot dari 20 persen menjadi hanya hampir 16 persen.
Selain unjuk gigi di sektor ekonomi, Negeri Tirai Bambu juga gencar memamerkan kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Akibatnya, ketegangan kerap muncul dengan negara-negara Asia-Pasifik. Sengketa klaim perairan atau pulau, misalnya dengan Indonesia (Laut Natuna) dan Jepang (Pulau Senkaku/ Diayou), hanyalah segelintir dari sederet isu perebutan aset yang heboh satu dekade belakangan.
Kebangkitan Cina pada awal abad ke-21 inilah yang dianggap luput dari perhatian AS yang terlanjur basah dalam genangan konflik di Timur Tengah. Baru pada administrasi Barack Obama pada 2011 silam AS berusaha membendung itu dengan cara memperkuat kerja sama dagang dan keamanan dengan sejumlah kekuatan di Asia-Pasifik—populer dengan slogan “Pivot to Asia”. Hanya saja langkah tersebut diambil dengan cara mengisolasi Cina. Akibatnya, pendekatan Obama justru dikritik membuat Cina semakin agresif terutama secara militer.
Ketegangan antara AS dan Cina masih berlanjut sepanjang administrasi Donald Trump (2017-21). Era ini diwarnai dengan perang dagang sengit. Bahkan, kementerian dan badan pemerintah federal ikut-ikutan mengeluarkan serangkaian kebijakan atau aturan untuk menghukum Cina. Melansir laporan Axios, jumlahnya mencapai 210 aksi, mulai dari pembatasan visa bagi pejabat Cina sampai penunjukan perusahaan teknologi komunikasi Huawei dan ZTE sebagai ancaman nasional AS.
Di tengah kegaduhan dengan Cina, administrasi Trump sempat membuat perjanjian dengan para pemimpin Taliban pada awal 2020—atau ketika mereka belum berkuasa kembali seperti sekarang—untuk mengakhiri perang di Afganistan. Salah satu poin kesepakatan adalah penarikan mundur pasukan AS-NATO, yang berhasil terwujud pada 2021 atau tahun pertama administrasi Joe Biden.
Ketika Juli kemarin Biden mengumumkan tenggat waktu penarikan pasukan AS dari Afganistan, salah satu alasan yang ditekankan berkaitan dengan persiapan AS untuk menghadapi “kompetisi strategis dengan Cina dan bangsa-bangsa lainnya.”
Sebelumnya, sekitar tiga bulan setelah dilantik presiden, Biden juga sudah menyerukan kewaspadaan akan cita-cita Cina untuk jadi negara “paling kaya” dan “terkuat” sedunia. “Hal itu tidak akan terjadi di bawah pengawasan saya karena Amerika Serikat akan terus tumbuh,” janjinya.
Relasi AS-Cina
Peristiwa 11 September 2001 sedikit banyak memengaruhi hubungan AS dan Cina, tak terkecuali sikap negara-negara Asia-Pasifik di kawasan sekitar Cina.
Sebelum Al-Qaeda melakukan serangan ke AS, relasi Sino-AS sudah kental dengan permusuhan dan kecurigaan. Pada Mei 1999, pasukan NATO menerjunkan bom ke gedung Kedutaan Besar Cina di Belgrade, Serbia. Otoritas Cina bersikeras insiden tersebut “kejahatan kriminal.” Di pihak lain, AS-NATO menyebutnya kecelakaan karena serangan sebenarnya ditujukan untuk pasukan Yugoslavia.
Tiga jurnalis Cina meninggal dalam insiden tersebut. Masyarakat Cina pun berdemonstrasi di jalanan Belgrade sambil mengusung spanduk bertulisan “NATO: Nazi American Terrorist Organisation”. Di Beijing, ribuan mahasiswa Cina tumpah ruah ke depan Kedutaan Besar AS—aksi yang berakhir dengan perusakan properti.
Pada 1999 lalu, elite politik Cina memperkirakan diperlukan 20 tahun sampai hubungan dengan AS kembali membaik. Namun nyatanya relasi mulai sedikit menghangat ketika Presiden Bill Clinton menandatangani UU tentang normalisasi dagang dengan Cina pada Oktober 2000. Legislasi ini berperan penting memuluskan jalan Cina menjadi bagian dari World Trade Organization (WTO) setahun kemudian.
Namun demikian, relasi keduanya kembali menegang pada April 2001, ketika pesawat mata-mata AS tabrakan dengan jet tempur Cina di perairan Pulau Hainan.
Administrasi George W. Bush, yang baru berjalan beberapa bulan, berusaha merespons kegusaran Cina dengan hati-hati. Pasalnya, Bush tengah mempertimbangkan untuk menjual persenjataan dan teknologi radar canggih kepada Taiwan. Di satu sisi, Kongres AS kala itu disokong kuat oleh kalangan konservatif yang memandang Cina sebagai ancaman.
Lima bulan kemudian terjadilah 9/11. Dalam ulasan di Joint Force Quaterly (2013), Marc Koehler mengatakan bahwa perubahan paling kentara setelah itu adalah meredanya ketegangan Sino-AS.
Ketika Washington menyerukan kampanye perang global melawan terorisme, Beijing bahkan ikut merasa dipersatukan oleh agenda yang sama. Kala itu, otoritas Cina tengah terusik dengan gerakan separatis etnis Uighur di daerah otonomi khusus Xinjiang—kelak dipatenkan dengan nama East Turkistan Islamic Movement (ETIM). Mereka diyakini sudah dibantu oleh ekstremis di kawasan Asia Tengah tak terkecuali dari Afganistan.
Sebagai pemegang hak veto, Cina ikut menyetujui Resolusi Badan Keamanan PBB (UNSCR) yang memberikan sinyal hijau bagi AS untuk melancarkan kontraterorisme global, terutama justifikasi melawan rezim Taliban di Afganistan sebagai pemberi suaka Al-Qaeda. Sebagai imbal balik, Cina berharap komunitas dunia ikut memberikan tekanan terhadap etnis Uighur yang diduga aktif bersama ETIM. Betul saja, PBB memasukkan ETIM dalam daftar teroris setahun kemudian.
Masih mengutip Koehler, tak lama kemudian sejumlah kepentingan strategis Cina mulai mendapat sokongan dari AS. Meskipun ditentang oleh Kongres, administrasi Bush memasukkan ETIM dalam daftar organisasi teroris milik pemerintah AS sejak 2002. Setahun kemudian, Bush meminta agar resolusi anti-Cina tidak diajukan pada pertemuan tahunan Komite HAM PBB. AS juga menekan Taiwan agar tidak menunjukkan gelagat ingin merdeka dari Cina.
Menarik juga untuk dicatat bahwa Bush merupakan presiden AS yang bisa dibilang cukup “dekat” dengan Cina. Dialah presiden AS yang paling sering berkunjung ke Cina sejak Richard Nixon—sebanyak empat kali.
Ringkasnya, peristiwa 9/11 “secara efektif sudah mengalihkan fokus dari Cina di kalangan para ahli strategi dan pengambil kebijakan AS,” tulis Koehler.
Merasa tak lagi disorot AS, otoritas Cina bergegas meningkatkan kapasitas militer. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah peluru kendali balistik jarak pendek ke arah Taiwan (dari 250 pada 2002 jadi 1.200-an pada 2011) serta ratusan lain ke arah AS dan sekutunya, meningkatkan produksi dan pembelian jet tempur, sampai menaikkan anggaran pertahanan kira-kira tiga kali lipat dalam satu dekade.
Akibatnya, dalam satu dekade pertama pasca-9/11, diplomasi Cina terlihat semakin agresif. Hal ini pun berdampak pada negara-negara di dekat Cina yang juga sekutu AS—seperti Filipina, Jepang, Korsel, Singapura, sampai Australia dan Selandia Baru. Mereka mulai waspada dengan terus merapat pada kekuatan militer Paman Sam, catat Koehler. Bahkan kekuatan baru Asia seperti India dan Vietnam menjalin dialog lebih sering dengan AS, termasuk menyelenggarakan latihan militer bersama dan membeli persenjataan dari AS.
Dalam esai untuk Lowy Institute pada peringatan 20 tahun 9/11, ahli politik luar negeri Cina di Stimson Center, Yun Sun, juga menegaskan 9/11 ini jadi peluang strategis yang memberikan kelonggaran waktu sampai 10 tahun bagi Cina untuk fokus mengembangkan diri sendiri tanpa gangguan.
Akan tetapi Sun kurang setuju apabila serangan 9/11 dipandang sudah mengubah arah strategi keamanan nasional Cina atau menciptakan tatanan dunia baru. “Tanpa peristiwa 9/11,” Sun menulis, “dunia sangat mungkin masih menyaksikan ketegasan Cina yang meningkat dan pergeseran yang sama pada keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat dan Cina.”
Ada tidaknya 9/11, Cina tetap berada pada jalurnya untuk berekspansi ke penjuru dunia. Sebelum 9/11, mereka pun sudah diwaspadai sebagai ancaman oleh AS. Saat kampanye Pilpres 2000 misalnya, Bush menyebut Cina sebagai “kompetitor strategis” alih-alih partner yang dapat diajak “ kerja sama strategis” seperti dipandang dari lensa administrasi Bill Clinton.
Masih melansir pandangan Sun, kepemimpinan elite politik Cina lebih berperan dalam perubahan atau perkembangan Cina selama dua dekade terakhir. Sementara peristiwa 9/11 dan kejadian lain yang mengiringinya sekadar “mempercepat, mendorong, dan memperkuat” berbagai momentum yang sudah Cina miliki. Narasi tentang separatis Uighur dan ETIM, misalnya, terbantu dengan peristiwa 9/11. Tanpanya Cina kemungkinan akan lebih disorot dan dikritik komunitas internasional. Namun demikian, ada tidaknya peristiwa 9/11 dipandang tidak akan mengubah kerasnya kebijakan otoritas Cina di Xinjiang.
Alih-alih mengubah Cina, Sun menilai peristiwa 9/11 justru merombak iklim atau lingkungan yang akhirnya menyambut kebangkitan Cina hari ini.
Masa Depan Cina-Amerika
Sejak Biden dilantik awal tahun ini, hubungan Cina-AS tetap saja amburadul—mulai dari saling tuduh tentang asal-usul Covid-19 sampai pernyataan Kemenlu Cina baru-baru ini bahwa peran AS, khususnya di kawasan Timur Tengah, selalu berujung pada hal-hal “destruktif.
Namun administrasi Joe Biden mulai berupaya memperbaiki relasi tersebut. Akhirnya, pada Kamis malam (10/09/2021), Biden dan Presiden Cina Xi Jinping menjalin kontak untuk kali pertama melalui sambungan telepon selama 90 menit. Pejabat Gedung Putih menuturkan langkah ini diinisiasi oleh Biden karena pertemuan untuk membahas kerja sama antara kabinetnya dan pejabat Cina sekian bulan terakhir gagal membuahkan hasil.
Keduanya dilaporkan melakukan “diskusi strategis” dan membahas “tanggung jawab kedua negara untuk memastikan bahwa persaingan tidak akan mengarah pada konflik.” Melansir Bloomberg, kebuntuan dalam kerja sama mereka selama ini dilandasi oleh perbedaan cara pandang AS dan otoritas Cina terhadap isu-isu tertentu. Pihak AS, misalnya, berusaha memisahkan perkara perubahan iklim dengan isu-isu kontroversial seperti perdagangan, HAM, atau demokrasi. Di lain pihak, Cina mencampuradukkan seluruh isu tersebut dalam setiap pertemuan.
Di balik usaha AS untuk mendorong kerja sama, kebijakan mereka terhadap Cina di bawah administrasi Biden masihlah proteksionis, demikian disampaikan Economist. Menurut media propasar ini, sudah seharusnya AS mencari jalan agar bisa hidup berdampingan dengan Cina—masing-masing dengan persaingan dan kerja sama di bidang berbeda.
Namun demikian, mirip dengan era Trump, pemerintahan Biden juga mengelu-elukan semangat “America First”. Contohnya mulai dari kebijakan tentang kontrak publik propemerintah (kontrak yang mengatur produsen agar memenuhi pesanan pemerintah terlebih dahulu) sampai subsidi semikonduktor senilai 50 miliar dolar AS.
Economist juga menyayangkan administrasi Biden masih ogah-ogahan menjalin kesepakatan dagang di kawasan Asia untuk mengimbangi Cina. Di samping itu, tidak bisa dimungkiri bahwa permusuhan dengan Cina merupakan isu penting yang selama ini dipandang efektif untuk mempersatukan Kongres AS, sementara survei menunjukkan bahwa semakin banyak publik AS dalam dua dekade terakhir ini yang memandang Cina sebagai ancaman negara.
Editor: Rio Apinino
