Masuk tirto.id
tirto.id - Aroma kopi panas dari Warkop Rumoh Aceh yang berada di lingkungan Kopelma Darussalamm menyambut kedatangan Dr. Safrizal ZA di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Tanpa raut lelah meski baru mendarat dari Jakarta, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri itu langsung berbincang akrab dengan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, yang menyambut kedatangannya.
Sambil menikmati sepotong kue lapis dan menyeruput Americano panas kesukaannya, Safrizal yang pernah menjabat Pj Gubernur Aceh larut dalam percakapan santai dengan Prof. Mujib sekitar lima belas menit. Perjumpaan santai itu menjadi jeda sejenak sebelum Prof. Mujib mendampingi Safrizal menuju studio podcast UIN Ar-Raniry.
Hari itu, Safrizal yang kini juga memegang posisi Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, memang datang untuk memenuhi undangan podcast UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia.
"Kita harus berkejaran dengan waktu," celetuk sosok birokrat ramah yang dikenal akrab dengan insan pers tersebut. Maklum, dia menghadiri podcast tersebut di sela-sela kesibukan rutinnya di Aceh sebagai Kepala Posko Wilayah PRR.
Masa Transisi Darurat Pascabencana Segera Berakhir
Saat berbicara dalam podcast bersama UIN Ar-Raniry, Safrizal menegaskan bahwa masa transisi darurat pascabencana Sumatra akan segera berakhir pada 30 Juli 2026. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wilayah terdampak bencana pun akan segera memasuki masa rehabilitasi-rekonstruksi atau post disaster mulai 1 Agustus 2026.
Untuk menjalankan rehabilitasi-rekonstruksi di tiga provinsi tersebut, kata Safrizal, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp100,1 triliun. Proses ini akan segera dijalankan dan semua tahapannya telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra.
Menurut Safrizal, Aceh mendapatkan porsi anggaran rehabilitasi-rekonstruksi paling besar, yakni Rp58,9 triliun. Realisasi anggaran ini akan terbagi dalam tiga tahap yaitu pada 2026, 2027, dan 2028.
Untuk tahun 2026, penggunaan anggaran telah berjalan sejak proses tanggap darurat dimulai. Total anggaran untuk Aceh pada tahun ini Rp24,215 triliun. Belum terserap semuanya di tengah masa kerja masih tersisa enam bulan lagi.
"Untuk tahun 2027 dialokasikan Rp20,219 triliun, dan sisanya untuk tahun 2028 (Rp14,539 triliun)," tambah Safrizal.
Dia menjelaskan, bencana hidrometeorologi di Sumatra pada November 2025 termasuk yang paling luas dampaknya dalam sejarah kebencanaan di Indonesia. Dalam catatannya, kawasan terdampak tersebar di 54 kabupaten/kota di tiga provinsi.
Bencana ini tidak terjadi dalam satu hamparan, berbeda dengan gempa bumi dan tsunami pada 2004. Karena itu, penanganannya pun menjadi pengalaman baru bagi pemerintah.
"Dalam hal jumlah korban, gempa bumi dan tsunami Aceh merupakan yang paling besar. Tapi kalau skala kerusakan, bencana hidrometeorologi ini sangat luas. Terjadi di 18 kabupaten/kota [di Aceh]," ujar Safrizal.
Negara Hadir untuk Memulihkan Kondisi Pascabencana
Safrizal menambahkan, sejak hari pertama bencana, negara telah hadir terutama melalui pemerintah daerah masing-masing di wilayah bencana. Sementara itu, pemerintah pusat turun langsung ke daerah bencana satu atau dua hari usai bencana melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Berbagai langkah cepat dilakukan, mulai dari menyelamatkan dan mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum dan lokasi pengungsian, hingga menyalurkan bantuan logistik.
Paralel dengan itu, pemetaan data serta perbaikan darurat pada infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan, langsung diupayakan. Kerja keras pemerintah telah dimulai sejak hari pertama, didukung penuh oleh aksi nyata sektor swasta dan masyarakat yang bahu-membahu memberi bantuan.
"Saat itu pemerintah bersama swasta dan masyarakat umum bergerak secara bersama untuk membantu para penyintas," kata Safrizal.
Dampak bencana yang menimpa 18 kabupaten, 226 kecamatan, serta 3.300 gampong di Aceh ini tergolong luar biasa luas dan masif, dengan tingkat kerusakan yang amat parah.
Musibah tersebut menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan sejumlah warga lainnya belum ditemukan hingga kini. Kerusakan masif merusak area permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga prasarana umum seperti jalan dan jembatan.
Bencana juga membuat sedikitnya 37 ribu rumah mengalami kerusakan dan lebih dari 2,1 juta keluarga di Aceh mengungsi.
"Sungguh luas dan besar musibah itu," ujarnya.
Meskipun begitu, Safrizal mengatakan aspek kemanusiaan jauh lebih utama dibandingkan statistik dan deretan angka. Alasan inilah yang mendorongnya bergegas terbang ke Aceh pada 29 November 2025.
Kala itu, akses komunikasi lumpuh total, aliran listrik terputus, dan pasokan informasi amat terbatas. Kendati sedang bertugas menangani banjir bandang di Tapanuli Utara, ia langsung memacu penerbangan malam menggunakan pesawat Cessna dari Bandara Silangit menuju Aceh.
Setibanya di Aceh, hati Safrizal terenyuh sampai kakinya terasa lemas. Secara langsung, ia menyaksikan warga bergelut dengan timbunan lumpur, saling menguatkan di tengah duka yang mendalam.
Memasuki bulan-bulan berikutnya, sewaktu dipercaya sebagai Kaposko Wilayah Aceh Satgas PRR, ia tak ragu sedikit pun. Ia serta-merta menyatakan kesiapannya sebab memandang tugas itu sebagai peluang besar untuk berkontribusi bagi Aceh.
Sejak itu, Safrizal menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal di lokasi terdampak dan menyisir berbagai titik bencana demi menjamin penanganan pada masa tanggap darurat optimal. Ia pun aktif menggalang koordinasi antarinstansi untuk memastikan seluruh tahapan penanganan darurat tereksekusi sesuai rencana.
Berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat dan individu, melebur dalam satu tujuan bersama: membantu semaksimal mungkin agar derita korban bencana dapat berkurang.
Membangun Aceh Kembali Setelah Bencana
Saat menjawab beragam pertanyaan dalam sesi podcast bersama Serambi Indonesia, sosok yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Aceh ini memaparkan secara rinci berbagai program pemulihan yang telah maupun sedang dijalankan pemerintah di lokasi bencana.
Proses pembenahan dan pembangunan kembali ruas jalan nasional sudah bergulir sejak 25 Januari 2026. Safrizal mencatat sebanyak 46 jalur jalan nasional kini telah berfungsi 100 persen secara penuh. Begitu pula 23 unit jembatan nasional yang sempat rusak sebagian maupun total, seluruhnya dapat dilalui kembali.
Sementara itu, sebanyak 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah yang rusak telah selesai diperbaiki, atau mencapai 94,20 persen. Adapun dari 655 jembatan daerah yang terdampak, 380 unit di antaranya sudah berhasil ditangani perbaikannya.
Khusus sektor pendidikan, pemulihannya bahkan telah berjalan 100 persen. Seluruh dari 3.120 sekolah yang terkena dampak bencana kini telah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar kembali. Kegiatan sekolah itu berlangsung di bangunan semula, tenda darurat, maupun menumpang di fasilitas lain.
Layanan kesehatan di 867 Puskesmas terdampak juga sudah kembali beroperasi normal 100 persen. Khusus dua Puskesmas yang bangunannya hancur total (Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak-Lak di Aceh Tenggara), operasional pelayanannya kini dialihkan ke bangunan modular.
Safrizal melanjutkan, dari 104 unit fasilitas kesehatan (faskes) yang diverifikasi Kementerian PU, 11 faskes telah tuntas direhabilitasi. Satu faskes masih dalam perbaikan.
Selain itu, 52 faskes sudah dibersihkan dan siap direhabilitasi, 2 unit rampung dibangun sebagai faskes darurat menjelang relokasi, 4 unit akan direlokasi, sedangkan 28 unit faskes lainnya tidak ditangani Kementerian PU karena kerusakannya tidak berkaitan langsung dengan bencana.
Untuk enam unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang belum bisa beroperasi, pelayanannya dialihkan sementara ke fasilitas terdekat seperti rumah dinas, hunian bidan, atau gedung milik pemerintah.
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara), dari target 18.943 unit di Aceh, pengerjaan 18.861 unit di antaranya telah rampung (99 persen), dan 18.784 unit sudah aktif dihuni oleh keluarga pengungsi.
Untuk rencana jangka panjang, target pembangunan hunian tetap (huntap) di Aceh ditetapkan sebanyak 37.323 unit. Hingga 22 Juli 2026 lalu, tercatat 401 unit huntap telah berdiri sepenuhnya (berasal dari alokasi DTH/BNPB sebanyak 84 unit, Kadin 5 unit, Buddha Tzu Chi 208 unit, dan Kemenko Polkam 104 unit).
Di samping itu, sebanyak 1.832 unit huntap saat ini tengah dalam proses konstruksi aktif di lapangan (902 unit BNPB, 300 unit Polri, dan 630 unit Buddha Tzu Chi).
Safrizal mengakui, masih banyak sektor lain yang telah dipulihkan, termasuk di bidang ekonomi dan energi. Maka itu, pemerintah pun berkomitmen terus bekerja mengawal rehabilitasi Aceh hingga 2028.
Safrizal menekankan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pada hakikatnya memiliki tujuan utama memulihkan kemanusiaan. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pemulihan pascabencana.
"Sesuai dengan peruntukan berdasarkan perencanaan pemulihan, pemerintah telah, sedang, dan akan terus bekerja. Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk membangun Aceh," kata Safrizal.
"Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua," pungkas koordinator lintas sektor penanganan bencana nasional tersebut.
tirto.id merupakan salah satu media di Indonesia yang telah tersertifikasi IFCN (International Fact Checking Network).
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
