tirto.id - Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Muhaimin Iskandar sapaan akrabnya Cak Imin menyebut, Pasar Tanah Abang yang sepi pembeli bukan karena munculnya TikTok Shop. Namun, dikarenakan adanya perubahan pola belanja masyarakat.
"Ya memang cara belanjanya berubah, bisa jadi memang tidak mau manual. Artinya sepi karena pola belanjanya yang berubah, habit berubah jangan salahin satu pihak," ucap Cak Imin saat ditemui di Kawasan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Cak Imin menyebut, hadirnya social commerce seperti TikTok Shop menjadi sebuah inovasi bagi masyarakat untuk berbelanja dan ini bahkan mampu mendorong adanya lapangan pekerjaan yang baru.
"Problemnya dipisah ceritanya jadi bukan solusi, itu sama dengan yang lain, e-commerce lain. Ini inovasi dan semua orang bisa bekerja dengan cepat, lapangan kerja baru," ungkapnya.
Saat ini, menurutnya, pemerintah perlu menciptakan keadilan bagi para seller Tiktok Shop, bagaimana agar aturan yang dibuat diatur sedemikian rupa dan tidak saling bunuh.
"Yang penting sekarang keadilan bagi mereka dan tinggal mengatur bagaimana tidak saling membunuh. Dan ini yang dibunuh TikTok ini," jelasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membeberkan alasan pemerintah melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual beli secara langsung. Ia menilai, konsep social commerce merugikan karena ada algoritma yang bisa mempengaruhi konsumen.
"Perdagangan adil jadi bagaimana sosial media ini tidak serta merta menjadi e-commerce. Karena apa? karena ini algoritma nih," kata Budi Arie usai rapat terbatas soal social commerce seperti TikTok di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
"Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita yang fair jangan barang disana dibanting harga murah, kita klenger," lanjut Budi Arie.
Budi Arie melanjutkan bahwa, social commerce mengganggu kedaulatan data Indonesia. Ia mengaku pemerintah khawatir data yang disetor ke media sosial akan disalahgunakan. Hal itu dikhawatirkan akan berlanjut ke usaha digital lain seperti pinjaman online.
"Kita tidak mau kedaulatan data kita, data-data kita dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya sudah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintek, nanti pinjaman online dan lain lain, ini kan semua platform akan ekspansi ke beberapa jenis. Nah itu harus kita atur," tutur Budi Arie.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
