BP Taskin Susun Agenda Strategis 2026 Demi 0% Kemiskinan Ekstrem

tirto.id - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mematangkan agenda kerja dan target strategis tahun 2026 sebagai bagian dari upaya nasional menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Lembaga ini ditugaskan menjadi motor koordinasi lintas sektor dalam mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menekan tingkat kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029.

Rencana kerja tersebut disusun berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.

Paparan arah kebijakan dan prioritas kerja ini disampaikan dalam kegiatan Media Gathering di Gedung Graha Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/12).

Memasuki 2026, BP Taskin menempatkan penguatan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama, disertai peningkatan ketepatan sasaran dan perluasan penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas. Seluruh intervensi dirancang berbasis data serta ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional untuk memastikan dampak kebijakan benar-benar dirasakan oleh keluarga berpendapatan rendah.

Dalam kerangka tersebut, BP Taskin akan memperkuat sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan afirmasi ekonomi antar kementerian dan lembaga, terutama di daerah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta lanjutan Kajian Sistem Penargetan Nasional (SPN) juga ditingkatkan agar penajaman sasaran pada kelompok desil terbawah semakin akurat.

Menurut Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 mendatang adalah komitmen dan target nasional yang harus dicapai bersama. Menanggapi mandat penting ini, BP Taskin telah menyiapkan beberapa program khusus yang akan kami implementasikan secara intensif.

"Kami berharap program-program ini dapat berfungsi sebagai katalisator efektif untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” ujar Budiman.

Sejalan dengan itu, BP Taskin mulai menerapkan model SiTaskin sebagai pendekatan konvergensi lintas program di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi. Model ini mengintegrasikan bantuan dasar hingga skema pemberdayaan ekonomi, yang dirancang untuk direplikasi ke daerah lain guna mendukung pencapaian target nasional pada 2026.

Selain SiTaskin, BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu yang diarahkan agar keluarga penerima manfaat dapat bertransisi secara bertahap menuju kemandirian ekonomi. Sistem monitoring dan evaluasi nasional dikembangkan untuk mengukur pergerakan keluarga dari fase perlindungan menuju pemberdayaan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan ini akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu memastikan intervensi berjalan terpadu dan fokus pada wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi.

“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan mensinkronkan program-program Kementerian dan Lembaga memadukannya dengan program Pemerintah Daerah kabupaten dan kota agar setiap gerakan BP Taskin dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah,” sebut Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule.

Melalui penguatan koordinasi, presisi penargetan, serta konsolidasi lintas pemangku kepentingan, BP Taskin optimistis agenda kerja 2026 dapat mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan dan memperkuat peran lembaga dalam mendukung target nasional jangka menengah.