Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule sebagai bagian dari implementasi Perpres No 163 Tahun 2024.
Dengan mengusung pesan “Dari Sinergi Lahir Solusi”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja bersama lintas sektor, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan pangan, benih, kesehatan, dan dukungan sosial ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat melalui kegiatan produktif dan usaha mikro, serta membangun kesadaran publik mengenai pentingnya sinergi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
BP Taskin mengorkestrasi kolaborasi kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Kementerian Koperasi (Kemenkop), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Perum Perhutani, dan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional.
Berbagai program disalurkan, antara lain: Program reaktivasi PBI Non-Aktif, Pendampingan Perencanaan Pengentasan Kemiskinan, Program Pekarangan Pangan Bergizi, Unggas Ayam Telur, dan Benih Tanaman Pangan, Bantuan Benih Ikan, KIP Kuliah, KIP Madrasah, Prisma Umat, Sinergi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Program Vokasi-Pemagangan Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Sinergi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Orang Tua Sekolah Rakyat dan Program Vokasi-Pemagangan Untuk Perceptan Pengentasan Kemiskinan, Kurasi Data KPM Graduasi Untuk Penentuan Program Pemberdayaan, Cek Kesehatan Gratis, Bantuan Sanitasi, TNI Manunggal Masuk Desa, Akademi Pengentasan Kemiskinan, Santunan Lansia Tunggal, Tablet untuk Sekolah dan Kacamatan Pintar untuk Tunanetra.
Sinergi ini memastikan bahwa program dari Kementerian dan Lembaga dapat mengintervensi ekonomi bagi kelompok rentan tersampaikan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.
Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Perpres 163/2024, BP Taskin menjalankan fungsi penyelarasan kebijakan, sinkronisasi program, dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh intervensi menuju satu sasaran yang konsisten. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan pentingnya orkestrasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan kemiskinan.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. BP Taskin hadir untuk memastikan semua kebijakan bergerak dalam satu arah dan benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin,” ujarnya.
Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menambahkan bahwa percepatan penanganan wilayah miskin dan rentan membutuhkan kerja terukur dan kolaboratif antara kementerian dan pemerintah daerah.
“Kami memastikan setiap intervensi pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata. Ini bagian dari amanah Perpres Nomor 163 Tahun 2024, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan juga merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai agenda prioritas Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47% pada tahun 2025 menjadi 4,5% pada tahun 2029 melalui penurunan konsisten setiap tahun. Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi utama untuk mencapai target tersebut, terutama melalui penguatan program pangan, ekonomi, dan layanan dasar.
Dengan pendekatan yang kolaboratif, terarah, dan berbasis data, BP Taskin optimis upaya percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat kontribusi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan menuju 4,5% pada 2029 sesuai visi Presiden Prabowo, dan sejalan dengan semangat “Makmur Bersama Presiden Prabowo”.
