tirto.id - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan para guru honorer di madrasah akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah dari pemerintah. Bantuan serupa juga akan disalurkan kepada para tenaga kependidikan honorer, baik yang bekerja di madrasah maupun perguruan tinggi keagamaan (PTK).
Anggaran untuk bantuan berasal dari sisa dana BLT subsidi gaji untuk para pekerja yang tidak tersalurkan. Wakil Menteri Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan anggaran untuk penyaluran bantuan subsidi upah bagi para guru honorer di madrasah dan tenaga kependidikan non-PNS tersebut saat ini masih dalam proses pengalihan.
Menurut Zainut, anggaran tersebut sedang dialihkan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama.
"Kami memang tengah mengupayakan agar guru madrasah bukan PNS atau honorer serta tenaga kependidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji. Mereka juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19," kata Zainut dalam siaran resmi Kemenag, pada Jumat (2/10/2020).
Zainut menambahkan, Kemenag saat ini sedang mendata para calon penerima BLT subsidi gaji. "Data dan kelengkapan administratif penerima subsidi gaji tengah dipersiapkan Ditjen Pendidikan Islam," ujar dia.
Validasi Data Gurur Honorer Penerima BLT dan Jumlahnya
Proses pendataan guru honorer madrasah dan tenaga kependidikan honorer yang akan menerima bantuan subsidi gaji pada 2020 saat ini sudah masuk dalam tahap validasi.
Calon penerima bantuan ini adalah guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di madrasah yang tercatat aktif dalam data Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag (Simpatika) pada Semester I tahun ajaran 2020/2021.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani mengaku sudah melakukan rapat bersama Tim Asistensi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Rapat tersebut menyepakati rencana penyaluran bantuan subsidi gaji kepada para guru honorer di madrasah dan tenaga kependidikan honorer.
"Kami tengah mem-validasi data guru dan tenaga kependidikan bukan PNS [honorer] yang ada di Simpatika," ujar dia menambahkan.
Sementara menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Muhammad Zain proses validasi data itu dilakukan untuk memastikan nomor rekening guru dan tenaga kependidikan honorer dalam kondisi aktif.
Zain mencatat, data real time Simpatika menunjukkan terdapat 617.467 guru honorer madrasah yang tercatat aktif mengajar pada Semester I tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, baru 455.216 guru yang sudah mencatatkan nomor rekeningnya.
"Sedangkan 162.251 guru [honorer madrasah] lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika," kata dia.
Menurut Zain, kementeriannya sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Provinsi dan meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja guna memastikan nomor rekening yang tercatat di Simpatika berstatus aktif.
"Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (honorer) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi," dia melanjutkan.
"Kami sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan hal ini kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing sehingga data rekening yang dibutuhkan segera lengkap dan tervalidasi," ujar Zain.
Sisa Anggaran BLT Subsisi Upah untuk Pekerja
Pemerintah semula mengganggarkan dana sebesar Rp37,74 triliun untuk menyalurkan BLT subsidi upah kepada pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji di bawah Rp5 juta. Targetnya, ada 15,7 juta pekerja yang menerima BLT tersebut.
Para pekerja yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan pada 2020. Dana itu diberikan dalam dua kali pencairan.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan hanya memberikan bantuan subsidi upah kepada 12,4 juta pekerja. Keputusan ini diambil karena banyak pekerja di sektor lain seperti guru honorer di bawah Kementerian Agama dan Kemendikbud dinilai juga membutuhkan bantuan tersebut.
Lain itu, hingga akhir September 2020, data penerima BLT yang memenuhi syarat baru terkumpul 12,4 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mengumpulkan data 14,8 juta pekerja calon penerima BLT. Namun, data 2,4 juta pekerja tidak lolos validasi, dikarenakan rekeningnya tidak valid dan tidak memenuhi persyaratan.
"Kami akan menyerahkan sisa anggaran yang sudah dialokasikan di anggaran Kemenaker untuk pekerja sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini. Pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. Kami akan serahkan ke bendahara negara yang selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru agama dan honorer oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang jadi leading sektor," kata Ida, pada Kamis (1/10/2020).
Penyaluran BLT subsidi upah kepada 12,4 juta pekerja dalam pencairan periode pertama, yang terbagi dalam lima tahap (batch), telah menghabiskan anggaran sebesar Rp14,8 triliun. Jika dana dengan nilai yang sama disalurkan kembali untuk pencairan periode kedua, berarti masih ada sisa anggaran Rp7,98 triliun.
Namun, belum ada informasi dari pemerintah mengenai berapa nilai anggaran BLT subsidi gaji yang akan diberikan kepada para guru honorer dan tenaga kemendidikan honorer.
Editor: Agung DH
