tirto.id - Jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) BPJS, menyusut dari target awal, yang semula dipatok sebanyak 15,7 juta pekerja. Penyebabnya, jumlah data calon penerima yang terkumpul tidak mencapai target itu.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sisa anggaran subsidi gaji itu akan digunakan membantu guru honorer yang penyerahannya akan dikomandoi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Uang ini kami akan serahkan ke perbendaharaan negara selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang akan menjadi leading sector," kata Ida dalam konferensi pers virtual perkembangan bantuan subsidi upah (BSU) di Jakarta pada Kamis (1/10/2020), seperti dilansir Antara.
Keputusan tersebut, kata Ida, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah untuk membantu guru honorer dan guru agama yang tidak masuk kategori penerima BSU sebelumnya.
Mengenai jumlah anggaran bantuan untuk guru honorer, Ida belum bisa memastikan angkanya karena menunggu pencairan subsidi gaji tahap IV dan V yang prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp37,7 triliun untuk BSU.
"Setelah semuanya clear baru kami akan serahkan ke kas negara sisanya. Jadi angka persisnya sampai realisasi tahap ke-V selesai baru ketahuan," kata Ida.
Kemnaker sendiri sudah menyalurkan BSU termin I untuk bulan September dan Oktober kepada 10,7 juta orang dalam pencairan tahap I-IV.
Data untuk pencairan BLT tahap V sebanyak 615.288 calon penerima sudah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada 29 dan 30 September 2020 dan akan diperiksa kembali oleh Kemnaker sebelum disalurkan.
BPJS Ketenagakerjaan sampai akhir September 2020 telah menyerahkan total 12,4 juta data final calon penerima bantuan BSU, kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, BLT hanya akan cair untuk 12,4 juta pekerja, menyusut sekitar 3,3 juta dari target awal.
"Hingga saat ini jumlah rekening di BPJAMSOSTEK berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut kita lakukan validasi secara berlapis, akhirnya kita mendapatkan data 2,4 juta tidak valid," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam konferensi pers vitual soal BSU di Jakarta pada Kamis.
Proses validasi yang dilakukan secara bertahap itu menemukan dari 2,4 juta data rekening yang tidak valid sekitar 1,8 juta orang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi upah, dan 600.000 orang gagal melakukan konfirmasi ulang.
