tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku bakal segera menindaklanjuti keluhan dari para sopir bajaj soal terkendalanya ketersediaan bahan bakar gas (BBG). Kelangkaan BBG dilaporkan terjadi dalam dua minggu terakhir sehingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBG yang terletak di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
“Ini menyulitkan mereka karena operasional dan jangkauan terhadap lokasi SPBG butuh waktu. Tentunya menjadi beban tambahan untuk mereka,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (30/11/2018).
Bentuk tindak lanjut yang akan ditempuh ialah dengan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina selaku operator. Janji untuk menindaklanjuti itu pun disampaikan Sigit setelah dirinya dan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Ricki Mulia bertemu dengan perwakilan sopir bajaj.
Langkah tersebut bakal dilakukan lantaran mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pendistribusian migas merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah lebih kepada peranan untuk koordinasi dan pemantauan.
“Terkait surat, hari ini kami siapkan. Baik yang sifatnya koordinasi maupun yang rapat minggu depan, akan diselesaikan. Yang kami kerjakan hari ini adalah penempatan petugas dulu di setiap SPBG,” ucap Sigit.
Solusi jangka pendek dengan menurunkan petugas itu dilakukan agar lalu lintas di SPBG bisa lebih terurai. Sigit menyebutkan bahwa untuk membeli BBG saja, para sopir bajaj bisa menghabiskan waktu hingga enam jam lamanya. Selain meminimalisir kepadatan yang berujung pada penumpukan, petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga melakukan pemantauan terhadap kondisi SPBG.
Keluhan terkait ketersediaan BBG itu disampaikan para sopir bajaj yang melakukan aksi di depan Balai Kota. Tak hanya mengklaim stoknya yang relatif terbatas beberapa waktu terakhir, para sopir bajaj yang tergabung dalam Bajaj Komunitas (Batas) itu juga menyebutkan adanya sejumlah SPBG di ibukota yang tidak berfungsi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
