Menuju konten utama

Bawaslu Tak Larang Acara Deklarasi #2019GantiPresiden Minggu Besok

Bawaslu tak melarang deklarasi #2019GantiPresiden asalkan tidak mencantumkan logo partai tertentu.

Bawaslu Tak Larang Acara Deklarasi #2019GantiPresiden Minggu Besok
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Rahmat Bagja (kiri) dan Tim Asistensi Bawaslu Deytri Aritonang (kanan) memberikan keterangan kepada media tentang temuan dugaan sejumlah dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah di luar rekening dana kampanye di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (12/3/2018). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya tidak keberatan dengan rencana deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden yang akan berlangsung pada besok, Minggu (6/5/2019).

"Kalau deklarasi dan kawan-kawan silakan saja, mau deklarasi tetap presiden atau ganti presiden selama masih dalam koridor yang diperbolehkan kami silakan saja," kata Rahmat di Cikini, Jakarta Pusat (05/05/2018).

Rahmat menjelaskan, yang ia maksud dengan koridor yang diperbolehkan ialah, acara yang diselenggarakan tidak boleh atas inisiatif atau mencantumkan logo partai tertentu. Jika memenuhi unsur-unsur itu, berarti sudah ada pelanggaran kampanye di luar jadwal.

Terkait dengan perang tagar antara #2019GantiPresiden dan #TetapJokowi dan lainnya, Ketua KPU Arief Budiman melihat hal itu sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya hal seperti itu yang akan menggairahkan penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Orang merespons tahapan-tahapan pemilu, ide-ide soal pemilu harusnya kita bersyukur karena ini membangkitkan semangat. Siapa saja, dari yang tagarnya A tagar B tagarnya C. Justru ini menggairahkan kepedulian orang soal pemilu," kata Arief.

Namun Arief mengingatkan agar tidak ada yang memaksakan preferensi politiknya terhadap orang lain.

"Kalau sudah ada yang mulai memfitnah menghina mengganggu, itu yang enggak boleh. Itu udah ada undang-undang tersendiri," kata Arief.

Rahmat Bagja pun mengatakan hal senada. Menurutnya, perang tagar adalah bagian dari dialektika politik. Ia mengharapkan setelah perang tagar akan ada argumentasi-argumentasi yang dikeluarkan kedua belah pihak.

Selain itu, Rahmat pun meminta agar Car Free Day (CFD) dikembalikan ke fungsinya sesuai aturan yang ada di masing-masing daerah. Untuk itu Bawaslu pusat sudah meminta Bawaslu di daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang mengadakan CFD.

"Kami harapkan juga nanti CFD kembali lagi ke koridor menurut Perda," kata Rahmat.

Sebelumnya, salah satu Relawan #2019GantiPresiden Mustafa Nara Wardhaya memastikan pihaknya akan mendeklarasikan diri pada besok, Minggu (6/5/2018). Ia bahkan mengklaim sudah mendapat izin dari seluruh pihak terkait.

"Semalam izin sudah selesai, dari Polri sudah dari Pemprov [DKI Jakarta] sudah, karenanya sudah pasti besok dilaksanakan kalau belum ada izin mana berani," kata Mustafa di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Mustafa mengatakan, deklarasi relawan #2019GantiPresiden akan diselenggarakan di Taman Aspirasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, bukan di area Car Free Day sekitaran patung kuda Arjuna Wiwaha seperti kabar yang beredar selama ini.

Kendati demikian, Mustafa mengatakan, pihaknya tidak akan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu calon presiden. Ia mengaku, hanya akan mendeklarasikan penetapan kepengurusan gerakan yang dinamakan Gerakan 6.000 Relawan #2019GantiPresiden.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Politik
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Mohammad Bernie