Masuk tirto.id
tirto.id - Upaya Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani masalah bantuan sosial (bansos) gagal salur terus menunjukkan progres. Terbaru, dari 768.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya gagal menerima transfer bansos karena kendala rekening, 405.232 KPM di antaranya sudah bisa memperoleh bantuan.
"Minggu lalu, kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol. Hasilnya, hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di kantor Kemensos, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).
"Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki," ujar Gus Ipul melanjutkan.
Menurut Gus Ipul, ada berbagai kendala yang menyebabkan masalah bansos gagal salur ke rekening KPM. Misalnya, ada perubahan nama atau ketidaksesuaian data administrasi yang perlu diperbaiki. Untuk masalah seperti ini, proses perbaikan data memerlukan koordinasi dengan banyak pihak.
"Alhamdulillah ini terus diperbaiki, dan hasilnya ada tambahan berhasil salur dari yang sebelumnya gagal salur," kata dia.
Sementara itu, penebalan bansos senilai Rp200 ribu untuk Juni dan Juli 2025 bagi 18,3 juta KPM disalurkan secara bersamaan dengan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Gus Ipul mengatakan penyalurannya dilakukan secara sekaligus agar progres keduanya berjalan seiring.
"Jadi kalau sekarang ini, kita sudah lebih dari 14 juta (KPM) salur reguler untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli. Maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta," ujar Gus Ipul.
Hingga kini, Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 8.042.979 KPM (80,43 persen). Adapun bansos sembako sudah tersalurkan kepada 15.159.958 KPM (82,95 persen).
Sebanyak 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) masih dalam proses buka rekening. Selain itu, ada 2.723.515 KPM Sembako (14,9 persen) juga dalam proses yang sama.
Sisanya, sejumlah 11.622 KPM PKH (0,12 persen) dan 393.610 KPM Sembako (2,2 persen) masih dalam proses perbaikan data untuk mengatasi masalah gagal transfer.
Di antara kendala yang perlu solusi perbaikan data adalah rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, rekening beda nama dan pasif, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, dan kartu belum terbit.
Kemensos Perbaiki Data Bersama Himbara
Untuk menyelesaikan masalah bansos gagal salur, Kemensos terus memperbaiki data warga penerima bantuan. Perbaikan dilakukan bersama Himpunan Bank Negara (Himbara).
Salah satu progresnya, untuk mengatasi masalah kartu-kartu yang bermasalah, Bank BRI, Bank Mandiri, dan BSI sudah melakukan konfirmasi nomor kartu yang aktif.
Kemudian, guna mempercepat pembukaan rekening baru penerima bansos, bank-bank dari Himbara akan mengidentifikasi KPM yang sudah memiliki rekening.
Dalam kasus data rekening KPM tidak ditemukan, bank akan mencari tahu alasan sekaligus mengonfirmasi penyebabnya.
Adapun untuk rekening dengan nama yang tidak sesuai, akan dilakukan penyesuaian data agar selaras dengan nama yang terdaftar di rekening.
Kemensos juga berupaya mempercepat penyaluran bansos dengan menindaklanjuti setiap feedback dari bank-bank Himbara. Tindaklanjutnya bisa berupa penyaluran atau perbaikan data.
"Dari informasi yang kami peroleh, Himbara itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses buka rekening kolektif (Burekol)," kata Gus Ipul.
Gus Ipul Ajak Warga Perbaiki Data Penerima Bansos
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul kembali mengajak masyarakat agar ikut mengambil peran dalam pemutakhiran data penerima bansos. Selama ini, sudah ada banyak masukan dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
"Dapat dipantau dari aplikasi Cek Bansos, selama bulan Mei sampai hari ini, ada sebanyak 389.318 masyarakat yang mengajukan Usul dan ada sebanyak 5.453 masyarakat yang mengajukan Sanggah," kata Gus Ipul.
"Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi," tambah dia.
Gus Ipul menambahkan, Kemensos juga berupaya menambah saluran pengaduan dengan membuka layanan telepon command center 171 untuk masyarakat selama 24 jam.
"Jadi [dengan] telepon command center 171, mungkin bisa lebih mudah dimanfaatkan bagi masyarakat yang mungkin agak kesulitan menggunakan aplikasi Cek Bansos," ujar dia.
Selain itu, warga juga bisa menyampaikan usul-sanggah untuk pemutakhiran data dengan datang ke kantor-kantor dinas sosial setempat yang akan mulai dibuka fiturnya mulai 1 Juli 2025.
Masukan masyarakat, baik usulan maupun sanggahan, akan dipadukan dengan data dari operator SIKS-NG Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan. Lalu, data tersebut akan diverifikasi langsung di lapangan untuk menentukan kelayakan warga penerima bansos.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
