tirto.id - Kepala Badan Keamananan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Irvansyah, mengeluhkan perihal peranan lembaganya sebagai penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) yang belum diatur secara jelas dalam konstitusi.
Irvansyah menilai perlu adanya regulasi yang mengatur khusus soal keamanan laut, demi meningkatkan peran Bakamla secara komprehensif dalam menjaga laut.
Hal ini karena, menurut Irvansyah, regulasi keamanan laut masih diatur secara terbatas di Undang-Undang Tentang Kelautan dan PP Nomor 13 Tahun 2022.
"Sehingga untuk mewujudkan sistem keamanan laut menjadi komprehensif, berkelanjutan, adaptif, dan inklusif diharapkan Indonesia memiliki regulasi yang kuat tentang Undang-Undang Keamanan Laut,” kata Irvansyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (3/3/2025).
Irvansyah mengungkapkan peran Bakamla harus ditingkatkan sebagai Indonesia Coast Guard untuk menjaga kedaulatan Indonesia khususnya di perairan. Walaupun belum ditetapkan secara definitif dalam undang-undang, namun dalam praktiknya, Bakamla mengemban tugas dan menjadi representasi sea and coast guard bagi Indonesia di dunia internasional.
“Indonesia harus memiliki undang-undang yang mengatur tentang keamanan laut, di mana hal ini akan berpengaruh pada kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam,” kata dia.
Selain mengeluhkan perihal undang-undang, Irvansyah juga menyampaikan kondisi lembaganya usai mengalami efisiensi anggaran. Semula anggara Bakamla pada 2025 mencapai Rp1,084 triliun, namun akibat efisiensi anggaran tersebut berkurang menjadi Rp729 miliar.
Di hadapan Komisi I DPR RI, Irvansyah menyampaikan jika sejak 2020 hingga 2024 nominal anggaran Bakamla hanya 10 persen yang diberikan oleh pemerintah dari pagu yang diajukan.
Dia menuturkan dengan anggaran yang terbatas tersebut, maka Bakamla belum dapat menjalankan fungsi coast guard secara optimal. Irvansyah menyebut Bakamla saat ini memiliki 1.300 personel yang tersebar di kantor pusat, daerah dan kapal patroli.
"Anggaran Bakamla dari tahun 2020 hingga 2024 belum mencapai anggaran yang ideal bagi Bakamla sebagai coast guard pada tahun 2024, anggaran yang diakomodir baru mencapai 10 persen dari anggaran ideal kami, hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia Bakamla," katanya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
