Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan mempertahankan kuota impor BBM bagi perusahaan swasta sebesar 110 persen pada 2026. Kebijakan ini disebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Ia mengatakan pemerintah tetap berkomitmen memberi ruang bagi swasta untuk berperan dalam distribusi dan impor BBM. Namun, setiap perusahaan wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta. Swasta kita berikan 110 persen dibandingkan dengan 2024,” kata Bahlil di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak akan merugikan PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) bidang bahan bakar minyak. Sebab, kebutuhan BBM nasional disebut tetap tinggi dan akan terserap oleh pasar domestik.
Ia menyatakan hubungan antara pemerintah dan pengusaha harus dijaga. Negara disebut tidak boleh memihak salah satu pihak secara berlebihan dalam tata niaga energi.
“Pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan atur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan atur pemerintah,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, Bahlil berharap mekanisme pasar bisa berjalan sehat tanpa mengganggu kepentingan publik. Pemerintah hanya akan mengawasi agar seluruh badan usaha menjalankan impor sesuai kuota yang diberikan.
Ia menegaskan, kuota impor untuk 2026 tidak akan dinaikkan selama kondisi pasokan energi tetap stabil. Akan tetapi, pemerintah membuka ruang evaluasi, jika ada perubahan kondisi global yang signifikan.
Kebijakan itu, kata Bahlil, juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyeimbangkan peran antara sektor publik dan swasta dalam menjaga ketersediaan energi nasional.
Dengan transparansi dan kepatuhan, Bahlil meyakini sektor BBM bisa dikelola lebih efisien.
“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya. Tapi prinsipnya, kuota 110 persen itu tetap kita jaga,” sebutnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
