tirto.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membantah kabar mundurnya Softbank dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Dia memastikan, rencana instasi perusahaan asal Jepang yang didirikan Masayoshi Son itu tetap berjalan.
"Sekarang ini negosiasi masih terjadi, yang namanya negosiasi dalam dunia investasi, selama belum kata titik, itu tetep masih jalan," kata dia kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Bahlil mengatakan, belakangan ini memang terjadi tarik ulur proposal yang disampaikan oleh Softbank. Namun, menurutnya hal itu biasa terjadi. Terlebih proses negosiasi masih berlangsung.
"Tetapi ruangnya masih ada. Investasi ini sama dengan bercinta, kalau sudah menyatakan menikah, baru enggak ada lagi, tapi kalau masih pacaran, putus-nyambung, biasa aja itu," tukas dia.
Bahlil menambahkan, pemerintah saat ini tidak hanya menggantungkan diri kepada Softbank saja. Sebab, kata dia, masih banyak investor tertarik masuk ke proyek IKN Nusantara.
"Bukan berarti gak ada Masayohsi itu kemudian mati. Dia yang mau melakukan penawaran, kalau dia gak cocok gak apa-apa toh, masih ada yang lain juga kok," jelas Bahlil.
Softbank Group menyatakan mundur dari proyek pembangunan ibu kota baru atau IKN Nusantara tanpa mengungkapkan alasan jelas. Padahal, proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur segera dilaksanakan pada semester I 2024.
“Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek tersebut, tetapi kami akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio kami pada Softbank Vision Fund," demikian kutipan keterangan resmi tersebut.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, mundurnya calon investor dalam sebuah proyek adalah hal biasa. Ia optimis pembangunan IKN berjalan lancar meski tanpa SoftBank.
"Mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur, karena ini merupakan proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini,” kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu 19 Maret 2022.
Presiden Joko Widodo menargetkan kontribusi APBN untuk pendanaan IKN hanya sebesar 19-20 persen dari total kebutuhan. Sedangkan 80 persen sisanya, diharapkan Presiden, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi. Adapun total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan IKN adalah Rp466 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
