Menuju konten utama

KSP Bantah Pemerintahan Jokowi Utamakan IKN Dibanding Ekonomi

Survei Litbang Kompas mencatat 51,3 persen responden berpendapat pemerintah lebih fokus membangun IKN dibanding pemulihan ekonomi.

KSP Bantah Pemerintahan Jokowi Utamakan IKN Dibanding Ekonomi
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/aww.

tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang menilai pemerintah lebih mengutamakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibanding pemulihan ekonomi.

Tenaga Ahli KSP Edy Priyono berdalih pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mencatat 51,3 persen responden berpendapat pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih fokus membangun IKN Nusantara. Sementara 47,1 persen responden tak setuju dengan anggapan tersebut.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 5-9 April 2022 melibatkan 504 responden dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy Priyono di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Edy mengatakan program prioritas pemerintah pada 2023 adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi," kata dia.

Edy menambahkan pemerintah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal. Hal itu melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp414,1 triliun.

Selain itu, kata Edy, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Ia mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp6,2 triliun dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp8,8 triliun.

"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," kata dia.

Edy menegaskan dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur dengan alokasi anggaran Rp46 triliun dalam kurun waktu 2022-2024.

"IKN itu bagian dari pembangunan infrastrukur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," ujarnya.

Baca juga artikel terkait PEMBANGUNAN IKN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan