tirto.id - Pemerintah Indonesia tak mengkhawatirkan mundurnya grup konglomerasi asal Jepang, SoftBank sebagai calon investor pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, mundurnya calon investor dalam sebuah proyek adalah hal biasa. Ia optimis pembangunan IKN berjalan lancar meski tanpa SoftBank.
"Mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur, karena ini merupakan proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini,” kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (19/3/2022).
Bambang bersama wakilnya, Dhony Rahajoe akan menyusun struktur organisasi Otorita IKN agar mampu mengundang para pemilik modal.
"Kalau kita melakukan structuring yang baik dari IKN, tentu investor itu akan datang dengan sendirinya. Mitra itu berbagai macam ada yang besar, menengah, atau kelasnya hanya pada satu sektor tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan atau komersial area,” jelas Bambang.
Menurut mantan Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia itu, berlanjut atau tidaknya penjajakan dengan calon investor adalah hal yang biasa. “Di dalam dunia swasta itu biasa ya, adanya satu pembicaraan dengan investor dengan mitra, kemudian di tengah jalan ketemu atau tidak ketemu, deal or no deal, atau deal yang berbeda,” katanya.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menjelaskan mundurnya SoftBank dari proyek IKN lantaran Vision Fund milik SoftBank kolaps, padahal dananya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Oleh karena itu, kini Indonesia berharap aliran modal dari UEA dan Arab Saudi bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui Softbank.
"Jadi SoftBank bikin Vision Fund, 100 miliar dolar AS. Seharusnya kan itu masuk dari Abu Dhabi dan Arab Saudi. Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya kolaps, nggak jadi, nggak masuk kita. Sekarang kita harapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, nggak usah lewat Softbank lagi," kata Luhut.
Presiden Joko Widodo menargetkan kontribusi APBN untuk pendanaan IKN hanya sebesar 19-20 persen dari total kebutuhan pendanaan. Sedangkan 80 persen sisanya, diharapkan Presiden, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.
Adapun total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan IKN adalah Rp466 triliun.
