tirto.id - Saat mencoblos di Pemilu 2019 lalu, orang-orang sepuh bingung membedakan lima surat suara dengan warna yang berbeda-beda. Ada pula yang bingung mencari calon legislatif DPR dan DPRD yang hendak dipilih karena yang tercantum dalam surat suara hanya nomor urut dan nama. Daftar nama itu mencapai ratusan jumlahnya dan tanpa disertai foto.
Kesulitan ini mungkin tidak dialami para pemilih lebih dari dua dekade lalu sebab peserta Pemilu era Orde Baru sejak 1977 hanya tiga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Pemilih diminta memilih satu dari ketiganya.
Peserta pemilu era Orde Baru dibatasi. Sebagaimana dicatat Syamsuddin Haris dalam Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi (2014), ini merupakan ciri otoritarianisme rezim Orde Baru.
"Sejak Pemilu 1977, hanya tiga partai yang diperkenankan mengikuti pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai hasil fusi partai-partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai penggabungan partai-partai nasionalis dan kristiani, dan Golongan Karya (Golkar) selaku 'partai pemerintah'," sebut Syamsuddin.
Meski demikian, setahun sebelum Pemilu 1997, tepat pada 29 Mei 1996, Sri Bintang Pamungkas, eks-politikus PPP, memproklamasikan berdirinya Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Dalam waktu kurang lebih berdekatan, pada 15 April 1996, organisasi Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) mendeklarasikan diri menjadi Partai Rakyat Demokratik (juga disingkat PRD). Pada 22 Juli 1996, PRD dideklarasikan secara resmi ke publik dan mengumumkan manifesto politiknya.
Gebuk PRD Setelah Kudatuli
Persatuan Rakyat Demokratik dideklarasikan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Mei 1994. Dua bulan berikutnya, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) didirikan.
Sebagaimana diteroka Edward Aspinall dalam Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (2005), lembar deklarasi Persatuan Rakyat Demokratik berisi tuntutan demokratisasi bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia. Organisasi ini juga menuntut kebebasan mendirikan partai, penghapusan peran militer di ranah sipil, pemulihan hak mantan tahanan politik, dan penyelesaian masalah Timor Timur secara demokratis dan damai.
"Orientasi politik mereka ialah pengorganisasian dan mobilisasi kelas tertindas, terutama pekerja industri," sebut Aspinall.
Pengorganisasian diejawantahkan, misalnya, lewat demonstrasi yang mengikutsertakan ribuan buruh dan dua ratusan mahasiswa di Semarang pada 1 Mei, Hari Buruh, tahun 1995. Aktivis-aktivis dari SMID dan organisasi buruh yang berafiliasi dengan Persatuan Rakyat Demokratik, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), mengorganisasi sejumlah protes buruh, termasuk menggerakkan sepuluh ribu buruh untuk mogok kerja.
"Sayap-sayap gerakan mahasiswa ini jelas sangat radikal," kata Aspinall. Sekalipun kecil, mereka berkembang menjadi oposisi mobilisasional, kelompok yang secara terbuka bertujuan mengganti rezim dan menggunakan mobilisasi untuk meraih tujuannya.
Persatuan Rakyat Demokratik turut memprotes rencana Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan yang ditengarai sebagai usaha rezim Orde Baru menggulingkan Megawati, ketua PDI hasil KLB PDI Surabaya 1993. Selepas bersalin jadi partai, PRD juga mengisi Mimbar Demokrasi yang dihelat di kantor DPP PDI pada pertengahan Juli sebagai protes terhadap kelakuan rezim Orde Baru sekaligus mempertahankan kantor DPP PDI agar tidak diambil alih kelompok Soerjadi, ketua PDI baru yang didukung Soeharto.
Dualisme Soerjadi versus Megawati berujung bentrok. Massa pendukung Soerjadi menyerang Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Kericuhan juga menyebar ke daerah Pasar Senen dan Kampung Melayu. Kemudian hari, peristiwa ini dinamai Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli).
Selain menyatakan PRD sebagai komunis, pemerintah Soeharto juga menudingnya sebagai dalang Kudatuli. Lebih dari selusin aktivis dipenjara atas tuduhan subversif selepas Kudatuli, termasuk Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko.
"Bagi pemerintah, Kudatuli menyediakan dalih pendahuluan untuk menekan oposisi kiri radikal yang telah muncul sebagai duri dalam rezim," sebut Stefan Eklöf dalam Power and Political Culture in Soeharto’s Indonesia (2003).
Ken Budha Kusumandaru, aktivis SMID sekaligus PRD yang dipenjara akibat Kudatuli, mengatakan bahwa dia dan kawan-kawannya di PRD yakin bahwa suatu saat PRD bakal digebuk rezim Orde Baru. Tapi, dipukulnya mungkin satu sampai dua tahun setelah partai itu dideklarasikan.
"Kami tidak menyangka secepat itu PRD digebuk, pas Kudatuli," kata Ken kepada Tirto, Kamis (25/7).
Pilih PRD atau Boikot Pemilu!
Meski para pemimpinnya dipenjara, PRD jalan terus. Pada akhirnya, setahun setelah Kudatuli, Indonesia dilanda krisis moneter. Gerekan massa selepas itu, ditambah kekuatan elite politik oposisi Soeharto, berhasil mendorong Soeharto untuk lengser pada Mei 1998.
B.J. Habibie, sang wakil presiden, naik jadi presiden menggantikan Soeharto. Ken, yang bebas dari penjara 1998 dan menjadi ketua Divisi Organisasi PRD, mengatakan PRD telah menelaah bahwa Orde Baru tidak akan begitu saja melepaskan kekuasaannya. Karena itu, Habibie, sebagai orang yang dibesarkan Orde Baru juga, akan menjabat hingga 2002, menghabiskan sisa jatah masa jabatan Soeharto.
Namun, telaah itu meleset. Pemilu ternyata dilaksanakan lebih cepat, yakni pada 1999. "Itu yang kemudian membuat gagap. Begitu ada pengumuman pemilu, massa yang berasal dari kelompok massa mengambang simpatisan partai-partai Orde Baru dan mereka ini kan yang jadi tulang punggung gerakan melawan Soeharto, euforia ingin ikut pemilu. Ayo kalahkan Golkar, kata mereka," ujar Ken.
Massa mengambang ini jumlahnya besar, namun tidak lagi berkenan turun ke jalan. Ini berlawanan pandangan dengan massa yang berasal dari kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa masih militan menyelenggarakan pelbagai demonstrasi. Demonstrasi ini memang memperoleh dukungan dari kelompok massa mengambang, namun tak mampu memicu aksi masyarakat yang lebih luas.
PRD pun pecah jadi dua faksi besar. Faksi pertama ingin aksi kelompok mahasiswa diperbesar dan menjadi lebih radikal. Sedangkan faksi kedua melihat kesadaran rakyat tidak lagi mengenai demonstrasi, melainkan pemilu. Karena itu, faksi kedua ingin PRD masuk pemilu, namun tetap menyuarakan aspirasi yang radikal.
"Kemudian, ada perdebatan yang sengit. Memang, jadi jumlah suara dua faksi tersebut fifty-fifty. Kedua faksi gagal mencapai kompromi. Hasilnya sebuah slogan yang bertentangan satu sama lain muncul, 'Pilih PRD atau boikot pemilu'," sebut Ken.
Ken melihat PRD masuk gelanggang pertempuran Pemilu 1999 dengan separuh kekuatannya. Separuh sisanya justru, dalam bahasa Ken, "menyabotase kerjaan elektoral yang dikerjakan PRD."
Di Pemilu 1999, PRD meraup 78.730 suara dan tidak satu pun kursi DPR. Perolehan itu setara 0,7 persen jumlah seluruh suara di Pemilu 1999.
"Faksi boikot bilang PRD gagal. Faksi PRD pro-Pemilu bilang 70 ribu itu capaian yang bagus. Bila 70 ribu pemilih itu masuk ke PRD, kemudian bisa diradikalisasi," sebut Ken.
Setelah 1999, PRD tetap hidup, namun tidak mampu memenuhi syarat menjadi peserta pemilu-pemilu selanjutnya. Sejumlah aktivis PRD loncat ke partai lain. Eks-Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko jadi politikus PDI Perjuangan, partai besutan Megawati. Andi Arief masuk Demokrat. Agus Jabo, ketua umum PRD, jadi pengurus Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto, perwira militer yang disebut-sebut terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis yang beberapa di antaranya masih hilang.
Editor: Windu Jusuf
