tirto.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyatakan kebijakan ganjil genap di jalan tol seperti di Bekasi bisa diterapkan di wilayah lain.
"Kalau lihat shift dari bentuk jalan dan kota, [jalan tol] Tangerang yang paling mungkin diberlakukan seperti apa yang dilakukan di Bekasi. Kalau Depok dan Bogor tidak mungkin," kata Budi di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Saat ini, kata Budi, Kemenhub sedang menganalisa kemungkinan pemberlakuan ganjil genap di tol Tangerang, terutama dalam mengantisipasi terjadinya bottleneck atau jalan menyempit yang mengakibatkan kemacetan.
"Tapi memungkinkan ya, kalau melihat shift-nya ya, di mana ada kota Tangerang itu menginterupsi lalu lintas dari arah Barat," kata Budi.
Perkara kebijakan ganjil genap menjadi salah satu pembahasan di rapat kerja antara Kemenhub dan Komisi V DPR. Budi menyampaikan kepada DPR bahwa kebijakan ganjil genap di Bekasi telah terbukti mampu mengurai kemacetan.
Budi menyatakan pihaknya menerapkan tiga tindakan dalam kebijakan ganjil genap di Bekasi. Pertama, memberi catatan ganjil genap bagi yang masuk daerah Bekasi. Kedua, mengadakan bus green line dan memberi jalur khusus. Ketiga, membatasi jenis-jenis angkutan yang berat.
Budi juga mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ganjil genap yang telah dilakukan di Bekasi sejak Senin, 12 Maret 2018.
Selain itu, Budi menyatakan Kemenhub mengamati pola lalu lintas yang terjadi dari Jakarta-Bogor, Jakarta-Depok dan Jakarta-Tangerang guna mengkaji kebijakan untuk mengurai kemacetan di seluruh wilayah tersebut.
"Harapannya ini akan memberikan suatu cara yang lebih baik. Tapi secara prinsip kami memang memulai masyarakat pindah ke angkutan massal," kata Budi.
Dua Catatan DPR untuk Ganjil Genap di Tol Bekasi
Ketua Komisi V, Fary Djemy Francis menyatakan ada dua hal yang menjadi catatan untuk kebijakan ganjil genap di Tol Bekasi.
Pertama, DPR meminta Kemenhub lebih menggalakkan sosialisasi kebijakan ganjil genap agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan gaya hidup bertransportasinya.
"Saya dapat informasi bahwa sekarang ini lebih cepat dengan ganjil genap ya mereka harus menyesuaikan berangkat lebih cepat," kata Fary di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Kedua, DPR meminta Kemenhub menambah jalur bus khusus agar masyarakat lebih mudah menjangkau tempat kerja mereka.
"Tadi kami sampaikan ya silakan ini dijalankan dulu nanti kami evaluasi lagi. Kami akan memberi input masukan berdasarkan dengan masukan masyarakat maupun temuan di lapangan," kata Fary.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
