tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp237,7 triliun sampai dengan pertengahan Desember 2022. Defisit ini terjadi akibat penerimaan negara lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara sampai dengan 14 Desember 2022 hanya mencapai sebesar Rp2.479 triliun. Sedangkan belanja negara tumbuh tinggi mencapai Rp2.717,6 triliun.
"Over all postur sudah defisit Rp237,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Defisit ini, kata Sri Mulyani jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau direncanakan seperti tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yaitu sebesar Rp840,2 triliun.
Angka defisit ini juga jauh lebih rendah dibanding defisit tahun lalu yang posisi pada 14 Desember 2021 mencapai Rp617,4 triliun.
"Secara presentasi terhadap GDP defisit posisi 14 Desember adalah 1,22 persen. Tahun lalu defisitnya 3,64 persen dari GDP. Total Perpres kita adalah 4,5 persen yang kita lihat indikasi defisitnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani merincikan pendapatan negara yang mencapai Rp2479,9 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.927,4 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut terbagi dari pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp293,1 triliun.
"Kalau kita lihat pertumbuhan sampai akhir November untuk bea dan cukai 20,7 persen dan sampai 14 Desember masih konsisten di 20 persen. Ini kenaikan yang tinggi karena tahun lalu juga sudah naik 26 persen. Untuk pajak tahun lalu naiknya 17,7 persen tahun ini naik 41,9 persen," jelasnya.
Kemudian untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pertengahan Desember berhasil mencapai Rp551,1 triliun. Angka ini tumbuh 33,2 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 28,4 persen.
"Jadi kalau dilihat dari penerimaan semuanya mengalami kenaikan double digit tinggi sekali di atas penerimaan tahun lalu yang sudah tumbuh double digit di atas 20 persen. Ini adalah cerita konsolidasi dari APBN yang mendapatkan dukungan dari pemulihan ekonomi yang sangat tinggi," jelasnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara sebesar Rp2.717,6 triliun tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.967,9 triliun. Itu terdiri dari belanja K/L dan belanja non K/L masing-masing sebesar Rp952,4 triliun dan Rp1.013,5 triliun.
Sementara untuk Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp749,7 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 1,9 persen.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
