Apakah Visi-Misi Capres-Cawapres Sesuai Isu Prioritas Gen Z?

tirto.id - Suara pemilih muda akan menjadi sangat signifikan pengaruhnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bagaimana tidak, berdasar catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikutip Republika, mayoritas pemilih akan datang dari pemilih muda.

KPU mencatat dari sekitar 204,8 juta warga negara yang terdaftar masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, sekitar 113,6 juta di antaranya adalah gabungan antara Milenial dan Gen Z. Jumlah ini setara dengan 56,35 persen dari total pemilih.

Rinciannya 66,8 juta (33,6 persen) dari generasi milenial dan 46,8 juta (22,85 persen) dari Gen Z. Adapun kelompok Milenial adalah penduduk yang lahir antara tahun 1981 – 1996, sementara Gen Z adalah penduduk yang lahir pada tahun 1997 – 2012.

Dari kelompok yang disebut terakhir mencakup pula kelompok pemilih pemula, yakni mereka yang sebelumnya belum bisa menyalurkan hak suara pada Pemilu 2019. Lebih tepatnya mereka yang berusia antara 17-21 tahun (kelahiran antara 2003 - 2007).

KPU menyebut kalau pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis kadar polusi pragmatisme. Pemilih pemula, yang memiliki pengalaman politik yang lebih sedikit dibanding kelompok lainnya, akan cenderung mudah berubah-ubah pilihan sesuai dengan informasi atau preferensi lingkungan sekitarnya.

Tirto, lewat kerja sama dengan Jakpat, sempat melakukan survei terhadap kelompok pemilih pemula pada Juli 2023. Antusiasme para pemilih pemula ini pun terlihat dalam survei. Sebanyak 91,67 persen dari total 1.500 orang responden mengaku akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Sementara itu, besarnya pengaruh lingkungan sekitar bagi kelompok pemilih pemula juga bisa dilihat dari baru adanya 25,95 persen responden yang sudah yakin dengan pilihan calonnya. Sementara 52,67 persen mengaku masih bisa berubah pilihan dan bisa dikategorikan sebagai swing voters.

Temuan lain survei ini adalah apa saja isu-isu yang jadi prioritas pemilih pemula dalam memilih presiden dan calon presiden pada Pemilu 2024.

Hasilnya menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi (21,73 persen), kesejahteraan masyarakat (18,6 persen), dan ketersediaan lapangan pekerjaan (11,6 persen) sebagai tiga isu yang dianggap paling penting oleh sekitar 1.400 orang responden pemilih pemula yang dihimpun Jakpat.

Apakah Isu Prioritas Ini Mendapat Perhatian dari Para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Seiring dengan diterimanya pendaftaran tiga calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masing-masing pasangan calon (paslon) telah mempublikasikan dokumen visi-misi yang bisa diakses oleh masyarakat.

Dokumen visi-misi dapat diunggah di tautan ini untuk paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Di dalam tiap dokumen terdapat jabaran visi-misi serta beragam program yang menyertakan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih muda ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perbandingan program ketiga paslon terkait tiga isu prioritas bagi pemilih pemula tersebut?

Korupsi

Berikut perbandingan secara umum program-program ketiga paslon di bidang korupsi, yang merupakan isu teratas dalam prioritas pemilih pemula, berdasar riset Tirto bersama Jakpat.

Secara umum, isu pemberantasan korupsi masuk ke dalam 8 misi utama dari pasangan Anies - Cak Imin, yang berbunyi, "Memulihkan kualitas demokrasi, menegakan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat."

Dalam jabarannya, disebut kalau percepatan reformasi hukum terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu area prioritas.

Upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi dituangkan melalui tujuh agenda, termasuk target untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 34 pada tahun 2022 menjadi 44-46 pada tahun 2029, penguatan pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta, sampai mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi. Mereka juga menyebut aan memfasilitasi masyarakat sipil untuk memberantas dan mencegah korupsi.

Dari ketujuh agenda ini, terlihat kalau upaya penanggulangan korupsi oleh Anies - Cak Imin memiliki target spesifik termasuk skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (yang sempat dibahas Tirto di sini) serta mencakup beragam sektor.

Sebagai perbandingan, paslon Ganjar - Mahfud menyebut upaya memberantas korupsi dilakukan lewat percepatan dukungan teknologi informasi, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kejaksaan dan Polri, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.

Meski tidak membuat tolok ukur metris seperti yang dibuat pasangan Anies-Muhaimin, terlihat kalau upaya pemberantasan korupsi dari Ganjar - Mahfud berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar penegak hukum.

Untuk pasangan Prabowo - Gibran, pemberantasan korupsi terkandung dalam misi ke-7 mereka yang berbunyi, "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba."

Dalam penjabarannya disebutkan hal ini dapat dicapai lewat reformasi politik dengan mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.

Selain itu, hal ini dilakukan lewat reformasi hukum, yang termasuk memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, serta edukasi ke dunia pendidikan dan generasi muda.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga masuk menjadi salah satu dari 17 program prioritas Prabowo - Gibran. "Pemberatasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara," begitu bunyi penjelasannya.

Secara umum Prabowo - Gibran mengupayakan pemberantasan korupsi lewat reformasi politik dan hukum. Selain itu pemberantasan korupsi juga masuk dalam program prioritas dengan fokus memulihkan kerugian negara dan menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku.

Kalau dibandingkan, pasangan Prabowo - Gibran menyebut kata "korupsi" paling banyak di dokumennya, yakni 18 kali, disusul Anies - Cak Amin 16 kali, lalu Ganjar - Mahfud enam kali.

Apa kata akademisi soal program ketiga paslon di bidang korupsi?

Terkait isu pemberantasan korupsi, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo beranggapan kalau menurut dia visi-misi yang disampaikan Anies - Cak Imin yang sejauh ini yang paling menarik.

Hal ini terlihat dari janji mendorong RUU Perampasan Aset. "Ini kemudian bisa menimbulkan rasa jera bagi pelaku korupsi, karena korupsi kan orientasinya uang. Kalau ini akhirnya uangnya harus diambil lagi kalau ketahuan korupsi kan ngapain dia korupsi," jelasnya.

Sementara itu, dari dokumen visi-misi Prabowo - Gibran, ia melihat adanya kesan melanjutkan dari program Presiden Joko Widodo saat ini. Fokus pencegahan korupsi dan edukasi oleh KPK sebenarnya sudah banyak dilakukan sekarang, menurutnya.

"Yang menarik adalah adanya garansi tidak akan mengintervensi KPK, polisi, jaksa untuk kasus-kasus korupsi," ujarnya.

Sedangkan, menurutnya, untuk program pemberantasan korupsi, program Ganjar - Mahfud masih belum konkret. Penajaman program perlu dilakukan lagi untuk memperlihatkan terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kesejahteraan Masyarakat

Paslon Anies - Cak Imin mengalokasikan sebuah bab di dokumen visi-misi mereka yang diberi judul "Agenda Khusus 28 Simpul Kesejahteraan".

"Kami juga menginisiasi 'Agenda Khusus' yang berisi manfaat yang akan diterima oleh 28 kelompok masyarakat, karena kami meyakini kesejahteraan kelompok masyarakat ini berdampak besar pada kesejahteraan Indonesia," begitu penjelasan dalam dokumen.

Pada bagian ini dijabarkan dan disebutkan bentuk nyata kesejahteraan kelompok masyarakat yang dimaksud. Secara khusus, pemuda (yang disebut sebagai Gen Z dan Milenial di dokumen), masuk dalam salah satu dari 28 kelompok masyarakat yang masuk simpul kesejahteraan ini.

Ada tujuh program, termasuk pengembangan kewirausahaan lewat pelatihan, pendampingan, dukungan modal, beasiswa dalam dan luar negeri, hingga pembukaan peluang magang di pemerintahan, BUMN, dan swasta hingga ke luar negeri. Yang menarik, paslon Anies - Cak Imin juga memasukkan poin dukungan untuk sandwich generation lewat penciptaan lapangan kerja dan jaminan hari tua serta bantuan bagi pelajar.

Sementara itu, untuk Ganjar - Mahfud, kesejahteraan masyarakat disebut akan disebarkan ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk guru dan dosen, anak, petani, peternak, masyarakat adat, buruh, dan sebagainya.

Sementara terkait kesejahteraan pemuda, program yang ditawarkan Ganjar - Mahfud juga cukup beragam. Di antaranya yang cukup unik adalah program "Rumah Kita", yakni 10 juta hunian di tempat strategis dengan biaya murah dan pembiayaan mudah, "Anak Muda Berusaha" yang menawarkan kemudahan pengembangan usaha, sampai "1 Keluarga Miskin 1 Sarjana".

Di sisi Prabowo - Gibran, kesejahteraan juga disebut akan diberikan pada beragam kelompok masyarakat. Terkait kesejahteraan anak muda, beberapa poin yang dapat dirangkum dari dokumen visi-misi Prabowo - Gibran kebanyakan berfokus pada program kewirausahaan.

Dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, yang menjadi program jangka pendek dari Prabowo - Gibran, terdapat beberapa yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan anak muda, misalnya makan siang dan susu gratis di sekolah, serta pembangunan sekolah unggul di tiap daerah.

Sementara di 17 program prioritas, ada pula penjaminan rumah murah. Meski peruntukannya akan difokuskan pada masyarakat miskin, program ini semestinya bisa menjadi jawaban juga bagi kelompok anak muda yang mendambakan hunian sendiri.

Secara umum, kata "sejahtera" paling banyak disebut di dokumen visi-misi Anies - Cak Imin, sebanyak 67 kali, disusul Ganjar - Mahfud 39 kali, dan Prabowo - Gibran 21 kali.

Kunto, analis komunikasi politik dari Unpad, menyatakan kalau ketiga pasangan calon sudah menyebut agenda kesejahteraan kelompok masyakat di misi maupun program kerja yang dicanangkan.

Lapangan Kerja