tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak yakin jika pindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur akan mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Sebab salah satu faktornya dari kemacetan kendaraan.
"Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah, karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga," katanya saat ditemui, Selasa (27/8/2019).
Menurut Anies, pindahnya ibu kota hanya perpindahan administrasi, bukan ranah bisnisnya. Sehingga kontribusi kemacetan karena individu masih besar.
"[Kontribusi kemacetan dari] pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali, jadi kalau dilihat dari sisi itu tetap kita harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum," katanya.
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.
"Berdasarkan riset tiga tahun," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019) siang,
"lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur."
Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, kata Jokowi, "risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."
Kedua, "lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia." Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang Balikpapan dan Samarinda."
Keempat, kata Jokowi, "infrastruktur yang relatif lengkap." Dan terakhir di dua tempat itu "tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare."
Jokowi mengatakan setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. 2020 akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap.
Pembangunan akan dilakukan bersama swasta. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan, "Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global."
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
