Menuju konten utama

Angka Kemiskinan Turun, BKF: Sejalan dengan Penguatan Ekonomi

Tingkat kemiskinan pada Maret melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen setelah sempat menyentuh angka dua digit akibat krisis pandemi.

Angka Kemiskinan Turun, BKF: Sejalan dengan Penguatan Ekonomi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., Ph.D., (ANTARA/Foto: Humas UI)

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan penurunan tingkat kemiskinan menuju level prapandemi. Tingkat kemiskinan pada Maret melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen (September 2022 sebesar 9,57 persen) setelah sempat menyentuh angka dua digit akibat krisis pandemi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengamini bahwa, angka ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan.

“Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali," kata dia dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).

Selain itu, penyaluran bansos Triwulan I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen. Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi,” jelas

Febrio melanjutkan tren penurunan kemiskinan ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto mengatakan, meskipun menurun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-1919 atau sebelum 2020. Tercatat tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22 persen total penduduk atau setara 24,78 juta penduduk.

"Tingkat kemiskinan bulan Maret 2023 ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi," tutur Atqo dalam rilis BPS, di Kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (18/7/2023).

Atqo menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 0,22 juta orang.

Sedangkan jika dilihat dari persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di pedesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

"Tentunya jika kita bandingkan kondisi sebelum pandemi tingkat kemiskinan di perdesaan ini bisa kita lihat ini sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Sementara tingkat kemiskinan di wilyah perkotaan masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi," sambungnya.

Baca juga artikel terkait KEMISKINAN atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang