Ambisi Jokowi Tak Realistis: Vaksinasi COVID-19 Kurang dari Setahun

tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta masyakarat untuk bersyukur karena Indonesia—di bawah pemerintahan dirinya—“mampu mengelola tantangan” pandemi COVID-19 yang telah melanda sejak tahun lalu. Menurutnya kemampuan ini tampak baik di ranah kesehatan maupun ekonomi.

“Penanganan kesehatan ini bisa dikendalikan dengan terus meningkatkan kewaspadaan, dan pertumbuhan ekonomi yang sudah naik kembali sejak kuartal tiga lalu meski dalam kondisi minus,” kata Jokowi, Minggu (10/1/2020).

Pada hari Jokowi bicara demikian, kasus positif COVID-19 bertambah 9.640 dan 182 orang meninggal. Satu hari sebelumnya bahkan bertambah lebih dari 10 ribu. Ini termasuk angka tertinggi sejak Maret tahun lalu.

Dua hari sebelumnya, 8 Januari, Jokowi mengatakan bersyukur karena Indonesia memutuskan tidak menerapkan karantina wilayah—atau lockdown—saat menangani COVID-19. “Kita ini kalau saya lihat masih alhamdulillah, masih beruntung tidak sampai lockdown,” kata Jokowi di Bogor.

Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang sampai menerapkan lockdown berbulan-bulan. “Di sini walau aktivitas terbatas tapi masih berusaha meski dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata mantan Wali Kota Solo ini.

Pada hari itu, kasus positif COVID-19 menebus rekor terbaru: bertambah 10.617 kasus dan 233 meninggal.

Vaksin Realistis?

Berbagai pernyataan Jokowi yang tampak kontras dengan data pandemi seperti di atas mungkin akan terus bertambah. Baru-baru ini, misalnya, ia mau vaksinasi bisa selesai dalam waktu satu tahun. Target yang bagi para ahli tak masuk akal.

Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi akan selesai dalam waktu 15 bulan. “Total kita membutuhkan waktu 15 bulan yang akan dihitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi akan kita lakukan secara bertahap,” kata Juru Bicara Program Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, 3 Januari lalu

Saat memberikan pidato di acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-48 PDIP, Jokowi mengatakan target tersebut ia tawar. “Jadi [vaksinasi] dalam waktu kurang lebih 15 bulan, tapi tetap saya tawar kepada Menteri Kesehatan agar bisa menjadi kurang dari 1 tahun, Insya Allah ini akan bisa kita selesaikan,” kata Jokowi.

Mendapat target baru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak bisa berkomentar banyak. Ia bilang akan tetap berusaha keras untuk bisa memenuhi target tersebut. “Apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk lakukan hal ini,” kata dia, 6 Januari lalu.

Pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo pesimistis niat Jokowi dapat terealisasi, apalagi pemerintah punya rekam jejak buruk: banyak mau tapi kebijakan yang menyokongnya minim.

“Dulu, misalnya, kita akan melewati [pandemi] tapi justru yang terjadi adalah mobilitas yang tidak pernah berhenti; bukannya dibatasi tapi malah didorong. Kemudian kerumunan yang tebang pilih. Kalau kita ketahui dari data-data itu jelas sekali lonjakan kasus setelah libur panjang,” kata Ahmad saat dihubungi wartawan Tirto, Senin (11/1/2020).

Dia mengatakan mempercepat proses vaksinasi bukan solusi utama memerangi pandemi. Apalagi, kata dia, vaksinasi belum terbukti mampu menghentikan penularan. Ahmad bilang ada faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. “Kita harus menghentikan hulunya dulu. Hulunya harus betul dikendalikan,” kata dia.

Hulu yang dia maksud adalah bagaimana menghentikan penyebaran virus. Misalnya dengan menggalakkan protokol kesehatan dan 3T (testing, tracing, treatment). Aspek ini yang menurutnya masih kurang. “Justru 3T masih rendah. Kalau tidak dilakukan, fasilitas kolaps. Sistem kesehatan kita ini rapuh. Belum terbiasa menghadapi pandemi,” kata dia.

Ahmad mengatakan target awal Menkes Budi Gunadi lebih realistis. Kata dia, proses vaksinasi bisa dipercepat asal semua yang menunjangnya lengkap.

Hal senada dikatakan oleh epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Mouhamad Bigwanto. “12 bulan sangat ambisius sekali,” kata dia kepada wartawan Tirto. Menurutnya alasan mengapa satu tahun terlampau singkat adalah “kita sangat tergantung pada negara lain untuk penyediaan vaksin dan harus membenahi dulu cold-chain management di beberapa daerah.”

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman juga sepakat. Target 12 bulan sangat tidak realitis karena banyak variabel yang ada di luar kendali, semisal logistik, transportasi, distribusi, hingga implementasi.

“Saya sudah setuju 15 bulan oke, meskipun itu juga cukup ambisius. Tapi oke jika disebut dalam waktu yang ideal itu sudah memadai. Kalau dibandingkan dengan negara lain tidak jauh beda,” katanya. “Kalau bicara skenario terburuk ya tiga tahun. Itu memang sangat realistis dengan asumsi banyak kesulitan-kesulitan.”