AHY: KAI Harus Sehat karena Tidak Cuma Urus Kereta Cepat

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk menjaga kesehatan bisnisnya. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia itu tidak hanya menangani masalah proyek kereta cepat saja.

KAI pada saat yang sama juga tidak bisa menafikkan tanggungjawabnya untuk memeratakan konektivitas kereta api di seluruh wilayah Indonesia.

"Intinya, KAI juga harus sehat karena KAI tidak hanya mengurusi kereta cepat. KAI juga bertanggungjawab pada sektor perkeretaapian di seluruh Indonesia," ujar dia, dalam acara Pencapaian Pembangunan Infrastruktur 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Dalam hal ini, KAI harus memastikan ribuan kilometer rel kereta api harus tersambung di seluruh wilayah Indonesia. Tidak kalah penting, BUMN yang berada di bawah kelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) utu juga harus memastikan kenyamanan para pengguna kereta api.

"Ribuan kilometer (rel kereta api) juga bisa rel kereta api harus bisa berfungsi dengan baik dan passenger harus tetap nyaman menggunakan kereta api," tambah AHY.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, KAI juga perlu mengembalikan fokusnya untuk meningkatkan pemerataan jalur kereta api hingga ke pelosok negeri karena hal tersebut penting untuk menggerakkan kembali perekonomian daerah. Karenanya, dalam konsep pembangunan kawasan yang telah dikembangkan pemerintah, konektivitas tidak hanya akan difokuskan di beberapa wilayah saja.

Pun, KAI dan juga kementerian/lembaga terkait juga tidak bisa hanya memperpanjang jalur kereta api saja, melainkan juga harus membangun kawasan di sekitar jalur-jalur kereta api.

"Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya rel kereta apinya, tapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan-kawasan transit itu harus menjadi nilai tambah yang juga bisa mendukung stabilitas pembiayaan dengan pengembangan konsep TOD dengan pengembangan kawasan," tegas AHY.

Opsi Penyelesaian Utang Kereta Cepat

Belakangan KAI tengah menjadi sorotan karena utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Namun, pemerintah terus mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan utang yang masih membayangi proyek KCIC.

AHY menjelaskan, pemerintah telah beberapa kali mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktur Utama KAI, serta perwakilan dari Danantara dan KCIC untuk membahas berbagai opsi penyelesaian.

Menurut AHY, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait mekanisme penyelesaian utang tersebut. “Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena masih terus dikembangkan. Nanti pada saatnya akan dijelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil,” katanya.

Meski begitu, AHY menyebut ada beberapa opsi yang tengah dikaji, mulai dari penanganan prasarana oleh pemerintah hingga kemungkinan takeover oleh Danantara. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan ini bukan bentuk pertentangan antara pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta.

"Saya tidak ingin menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadapan-hadapan dengan swasta dengan Danantara atau BUMN. Karena sama-sama kita ingin mencari solusi yang terbaik ini arahan dari Pak Presiden dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain," pungkas AHY.