tirto.id - DPR RI resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dalam rapat Paripurna DPR hari ini, Selasa (21/11/2023).
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI itu dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sidang paripurna.
"Setuju," jawab peserta sidang serempak.
Usai penetapan DPR, Puan mengatakan Agus Subiyanto akan segera dilantik pada Rabu (22/11/2023) besok.
"DPR RI sudah memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pergantian Panglima TNI yang akan datang atas nama Jenderal TNI Agus Subiyanto yang insyaallah akan dilantik pada esok hari," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Puan pun berharap Panglima TNI yang baru bisa bekerja secara baik dan amanah. Agus pun sempat memberikan penjelasan bahwa dirinya akan dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
"Insyaallah besok jam 10, insyaallah [dilantik] oleh Bapak Presiden," kata Agus di Kompleks Parlemen.
Sehari sebelumnya, Panglima TNI saat ini, Laksamana Yudo Margono pun sudah memberikan pengarahan akhir jelang pergantiannya sebagai panglima.
Di depan jajaran di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (20/11/2023), Yudo memaparkan sejumlah gambaran program TNI yang sudah, sedang, akan maupun belum dilaksanakan. Yudo menilai, masih ada catatan yang perlu dikembangkan sekaligus mengapresiasi semangat Sapta Marga TNI.
"Saya merasa bangga, dengan keterbatasan yang kita miliki, TNI tetap dapat mengaktualisasikan jatidirinya sebagai prajurit Sapta Marga," jelas Yudo dalam pengarahan tersebut.
Di samping itu, kesinambungan tugas TNI sedapat mungkin disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis yang cepat dan sulit diprediksi.
"Kesiapan TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya secara optimal merupakan sebuah keniscayaan," tutur Yudo.
"Semangat perubahan dan modernisasi menjadi motivasi kuat, dimana TNI terus meningkatkan profesionalisme, memperkaya penguasaan teknologi dan memperkuat operasional yang tangguh sebagai respons terhadap dinamika dan kompleksitas tantangan yang akan dihadapi ke depan," jelas mantan Pangkogabwilhan I ini.
Saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu, KSAD Jenderal Agus Subiyanto sempat mengemukakan visi TNI ”Prima”, yakni singkatan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
Agus mengatakan untuk mewujudkan visinya itu, ada sejumlah misi yang akan dilakukannya jika menjadi Panglima TNI.
Pertama, kata dia, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Menurut Agus, TNI yang profesional akan diwujudkan dengan memastikan para prajurit terlatih dengan baik (well-trained), serta para prajurit dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang modern (well-equipped).
"Berbagai tunjangan prajurit di daerah operasi masih perlu mendapatkan perhatian, termasuk fasilitas perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang layak juga diperlukan bagi prajurit dan keluarganya," kata Agus.
Kemudian, terkait visi TNI yang responsif, Agus menyinggung beberapa isu, seperti potensi konflik di Laut Cina Selatan, Papua, Pemilu 2024, dan bencana alam.
Ketiga, Agus akan memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian, kementerian, lembaga, dan komponen bangsa lainnya. Keempat, mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kelima, mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntunan tugas dan spektrum ancaman," tutur Agus.
Komisi I DPR RI mendalami visi dan misi calon panglima TNI serta menanyakan beberapa isu, di antaranya terkait pengamanan Pemilu 2024, netralitas TNI, dan isu terkait dengan Papua.
Menjawab hal tersebut, Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan pihaknya telah membentuk posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024. Posko ini akan digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat yang melaporkan prajurit TNI, yang tak netral.
Terkait masalah Papua, Agus akan mengedepankan strategi smart power dalam menyelesaikan konflik Papua. Pendekatan smart power ini merupakan gabungan hard power, soft power, dan diplomasi militer.
Catatan Pekerjaan Rumah Panglima TNI Baru
Lantas, apa saja pekerjaan rumah yang perlu ditangani Agus? Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Julius Ibrani menuturkan pekerjaan rumah TNI yang masih menumpuk.
"Kalau kita bicara TNI dan Panglima TNI dalam konteks pekerjaan rumahnya, maka kita bicara ini ibarat konteks pendidikan gitu ya. Itu dia belum tamat tamat ini, belum lulus. Kenapa? Karena tugas pertama, tugas yang paling mendasarnya saja itu sampai sekarang belum selesai dari sejak 25 tahun kita reformasi," kata Julius, Selasa (21/11/2023).
Masalah pertama, Julius mengungkit soal pemisahan unsur sipil dan militer sesuai TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000 soal peran TNI dan Polri. Ia menceritakan masih banyak pejabat militer duduk di jabatan sipil maupun aktif di ruang sipil. Contohnya, banyak petinggi TNI yang masih menjaga perkebunan, perusahaan dan tidak mau tunduk regulasi sipil.
Pekerjaan rumah lain adalah mandeknya mandat reformasi, termasuk reformasi regulasi. Hal ini bisa dicermati dari sistem peradilan militer sesuai UU 31 tahun 1997 yang masih belum tunduk pada reformasi peradilan. Ia membandingkan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang sudah direvisi berkali-kali.
"Bahkan peraturan turunannya aja itu belum dilaksanakan padahal mandatnya dalam waktu 2 tahun, sampai sekarang enggak kejadian," kata Julius.
Sementara itu, analis militer dari ISESS Khairul Fahmi mengatakan, pekerjaan rumah yang dimiliki Agus sebagai Panglima TNI akan beragam.
Dalam jangka waktu pendek, Agus harus memastikan TNI berperan dalam upaya mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Beliau harus dalam waktu dekat melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya terkait dengan dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan dan pengamanan pemilu," kata Fahmi, Selasa (21/11/2023).
Fahmi mencontohkan, dukungan tersebut misalnya, dengan membantu pengiriman distribusi logistik pemilu, terutama di daerah sulit akses maupun terluar. TNI juga harus membantu pelaksanaan kelancaran pemilu di daerah rawan.
Pekerjaan rumah jangka pendek lain adalah masalah Papua. Meski bukan satu-satunya stakeholder di masalah Papua, Agus harus menyelesaikan sejumlah masalah kekinian seperti masalah penyanderaan pilot Susi Air Phillip Mark Merhtens yang tidak kunjung selesai.
Pekerjaan rumah lain adalah respons Agus dalam isu kecelakaan alutsista beberapa waktu lalu. Kejadian kecelakaan Super Tucano di Jawa Timur beberapa waktu lalu harus membuat pria yang menjabat sebagai KSAD ini untuk mengevaluasi kelayakan alutsista Indonesia.
Untuk jangka menengah, Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI harus bisa memelihara, meningkatkan dan memperkaya kemampuan para prajurit dan memenuhi sarana-prasarana yang dibutuhkan. Hal ini tidak terbatas upaya mencapai kekuatan pokok minimum, tetapi juga melakukan pembangunan TNI sesuai program yang ditawarkan.
Fahmi berharap kehadiran Jenderal Agus Subiyanto bisa membawa semangat dan strategi baru di dunia kemiliteran Indonesia. Hal ini tidak lepas dari posisi Agus sebagai generasi militer 90-an yang berbeda dengan panglima sebelumnya.
"Tentu kita berharap hadir strategi-strategi baru dalam konteks perannya sebagai pembina kekuatan, pengguna kekuatan gelar dan gelar operasional antar matra maupun dalam bentuk apa namanya interoperabilitas dan sinergitas antarmatra antara TNI dan kementerian dan lembaga lain, antara TNI dengan Polri juga," kata Fahmi.
Analis militer dari LESPERSSI Beni Sukadis menilai visi misi Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dinilai mampu menjawab masalah TNI. Namun, ia juga menjelaskan bahwa permasalahan lebih banyak dari sisi negara hingga isu politik 2024.
"Secara kasat mata tidak ada yang salah dengan visi dan misi Jenderal Agus Subiyanto yaitu PRIMA, yang dijelaskan di depan parlemen. Hanya saja implementasi akan menjadi kedodoran ketika negara tidak mampu memberikan fasilitas dana atau dukungan yang konsisten dalam mendorong profesionalisme TNI, ataupun godaan politik menghadapi Pemilu 2024," ujar Beni, Selasa (21/11/2023).
Beni mengatakan, tantangan yang pertama dan utama adalah bagaimana Jenderal Agus Subiyanto dapat menjamin profesionalisme TNI di kontestasi Pemilu 2024. Ia menilai apakah Agus mampu melawan ketika terjadi intervensi dari pusat kekuasaan yang akan mencoba menggunakan aparat keamanan dalam melakukan pemenangan pasangan tersebut.
"Keberanian dan ketegasan Agus akan diuji dalam menolak godaan politik pemilu ini," tutur Beni.
Masalah lain adalah soal misi keempat Jenderal Agus Subianto yakni memenuhi alutsista bagi TNI. Ia menilai hal itu akan menjadi tantangan terberat karena negara memiliki anggaran yang terbatas. Salah satunya karena banyak pemotongan untuk proyek nasional seperti IKN, pemulihan ekonomi yang belum selesai dan refocusing lainnya.
"Artinya, keterbatasan anggaran ini menjadi tantangan besar bagi Panglima TNI Agus Subiyanto untuk mewujudkan misinya dalam modernisasi alutsista. Pasalnya, modernisasi alutsista membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk membeli satu unit pesawat tempur, misalnya, dibutuhkan biaya hingga ratusan juta dolar AS," kata Beni.
Beni mengaku ada sejumlah solusi yang bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan misi keempat. Pertama, Agus harus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pertahanan dengan melakukan rightsizing postur pertahanan yaitu tidak menambah komando teritorial terutama kodim dan koramil.
Kedua, melakukan kerja sama dengan negara-negara produsen alutsista untuk mendapatkan fasilitas offset atau imbal balik dengan kerja sama co-production atau lainnya.
"Ketiga adalah mengembangkan industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista, namun di sisi lain kapasitas SDM dan keuangan BUMN inhan (industri pertahanan) masih terbatas," pungkas Beni.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
