tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengejutkan publik lewat operasi senyap di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Senin (20/7/2026), lembaga antirasuah tersebut berhasil menjaring orang nomor satu di Kabupaten Lombok Barat.
Kasus ini menambah daftar panjang bersih-bersih kepala daerah yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Berikut adalah 5 fakta penting terkait OTT di Lombok Barat yang berhasil dihimpun.
1. Bupati Lombok Barat Ditangkap di Rumah Dinas
Fakta pertama dalam operasi senyap ini adalah penangkapan aktor utama, yaitu Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindak bergerak sejak Senin pagi.
Bupati Lalu diamankan petugas langsung dari kediaman resmi atau rumah dinasnya tanpa perlawanan berarti.
2. Bupati Lombok Barat Kena OTT usai Nobar Piala Dunia
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengakui Bupati Lalu Ahmad Zaini bersama jajaran pejabat Pemkab Lombok Barat sempat mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Lombok Barat pada Senin (20/7/2026) pagi.
Dia pun mengaku telah mencoba menghubungi Bupati Lombok Barat melalui ajudan. Namun, Saikhu memastikan nomor kontak telepon Bupati Lombok Barat sudah tidak aktif.
“Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu [tersegel dengan lambang KPK]," kata dia dilansir dari ANTARA.
Saat dikonfirmasi kepada KPK soal waktu penangkapannya, Budi hanya menyebut Bupati Lombok memang ditangkap saat pagi di rumah dinas.
“Yang pasti Bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan,” kata Budi.
3. Total 19 Orang Terjaring, 7 Orang Diterbangkan ke Jakarta
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.ANTARA/HO-Diskominfotik Lombok Barat

KPK tidak hanya mengamankan bupati, melainkan total ada 19 orang yang ikut terjaring dalam operasi ini. Pihak-pihak tersebut terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta beberapa pihak swasta.
Setelah menjalani pemeriksaan awal di Mako Brimob Lombok Barat, sebanyak 7 orang di antaranya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
“Kemudian pihak-pihak lain juga diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Lombok Barat. Dari pihak yang diamankan ini kemudian tim melakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob Lombok Barat,” kata Budi kepada wartawan, Senin.
Menurut Budi, rombongan diperkirakan tiba di Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB.
4. Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah dan Dokumen Disita
Dalam OTT tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan sejumlah dokumen. Budi menyebut nilai uang yang diamankan mencapai ratusan juta rupiah.
Meskipun begitu, Budi menyebut penyitaan tersebut masih akan terus didalami dalam pemeriksaan.
“Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” tuturnya.
5. Duduk Perkara Diduga Terkait Suap Proyek Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di Kantor Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/7). Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang melatarbelakangi penyegelan tersebut. (Kusnandar/Chairul Fajri/Arsy Fitriady)

Budi menyampaikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Meski demikian, KPK menegaskan dugaan tersebut masih akan didalami melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.
“Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” katanya.
6. Menjadi OTT Ke-17 KPK Sepanjang Tahun 2026
Penangkapan di Lombok Barat ini menegaskan komitmen agresif KPK dalam memberantas korupsi di tingkat regional. Sepanjang tahun 2026 berjalan, lembaga antirasuah ini tercatat sudah melakukan 17 kali operasi tangkap tangan di berbagai wilayah Indonesia.
Mirisnya, dari total 17 kali OTT tersebut, sebanyak 11 aksi di antaranya sukses menjerat kepala daerah yang masih aktif menjabat.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































