Mensesneg soal Isu Reshuffle Menteri: Tidak Ada

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Hal ini menanggapi kabar beredar soal pencopotan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Enggak ada isu reshuffle lah itu," kata Prasetyo menjelang sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berfokus pada evaluasi dan akselerasi seluruh program kerja, termasuk program prioritas. Ia pun kembali menegaskan belum ada rencana perombakan menteri.

"Tidak ada, belum ada [reshuffle]," tegasnya.

Senada dengan Prasetyo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengaku tidak mengetahui adanya isu kocok ulang kabinet tersebut.

"Kita mana tahu soal itu," ujar Hasan di lokasi yang sama.

Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun

Tapi udah pernah dipanggil Pak, untuk evaluasi gitu misalnya, Pak?

Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah.

Respons Dody

Menteri PU, Dody, menanggapi santai ihwal namanya dikabarkan terkena perombakan kabinet. Bagi Dody, reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun," kata Dody.

Ketika ditanya pernah dipanggil Prabowo untuk mengevaluasi kinerjanya, Dody menjawab tiap saat. "Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah," tutur Dody.

Isu reshuffle ini mencuat setelah Dody Hanggodo menjadi sorotan publik akibat beredarnya dokumen surat perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat. Dokumen tersebut memuat daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian PU ke PBB pada 13–19 Juli 2026, yang mencantumkan nama istri dan anak Dody. Hal ini memicu spekulasi di media sosial bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan keinginan menonton final Piala Dunia.

Polemik semakin berkembang setelah muncul kabar sejumlah pegawai senior di Kementerian PU dimutasi ke berbagai daerah. Mutasi tersebut sempat dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dinas tersebut.

Menanggapi hal itu, Dody Hanggodo membantah mutasi ASN di lingkungannya berkaitan dengan polemik surat perjalanan dinas. Ia menegaskan mutasi adalah hal lazim dalam dinamika organisasi.

“Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi?,” ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7) pekan lalu.

Ia pun kembali menepis keterkaitan mutasi pegawai dengan isu kebocoran surat perjalanan dinas yang memuat nama dirinya dan keluarga.

"Enggak ada," tegasnya.