Indeks Suap Kepala Daerah

News Plus
5 jam lalu

Fanatisme Berujung Amarah saat Sudewo Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Loyalitas buta meledak jadi kericuhan. Ratusan pendukung rusak pagar pengadilan dan kepung tim KPK, tak terima Sudewo dituntut 8,5 tahun penjara.
Hukum
15 jam lalu

Jadi Broker Proyek Bekasi, Ipda Yayat Diduga Miliki Belasan Aset

Diduga jadi perantara proyek dan raup fee Rp16 miliar di Pemkab Bekasi, belasan aset milik anggota aktif Polri Ipda Yayat kini dilacak KPK.
Hukum
Senin, 14 Sept

KPK Geledah Rumah Kontraktor di Bengkulu, Sita Bukti Elektronik

Pusaran korupsi Bengkulu memanas. Usai sita rumah mewah Anggota DPRD, KPK kini geledah kediaman kontraktor Adi Sumarta dan sita barang bukti baru.
Hukum
Selasa, 1 Sept

KPK Sita Rumah Mewah Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy di Jaksel

Kasus dugaan korupsi Bengkulu menyeret Anggota DPRD Vinna Leddy. KPK kini menyita rumah mewahnya di Jaksel setelah sebelumnya mengamankan mobil.
Hukum
Kamis, 20 Agt

Sidang Eks Pangdam Widi: Saksi Sebut Lahan Carui Milik Negara

Mantan pengurus PT Rumpun pastikan lahan Carui Cilacap objek korupsi eks Pangdam Widi adalah milik negara. Hanya punya hak kelola, bukan memiliki.
Hukum
Kamis, 13 Agt

Geledah Rumah Kabid PUPR Bengkulu, KPK Angkut 3 Koper

Kasus korupsi Bengkulu terus merembet. KPK kembali menggeledah rumah pejabat Dinas PUPR selama 3 jam dan sita 3 koper dokumen.
Hukum
Rabu, 12 Agt

Wabup PALI Kalah Praperadilan, Status Tersangka Kasus Suap Sah

Kejati Sumsel siap lanjutkan penyidikan kasus suap proyek Rp10 miliar setelah gugatan praperadilan Wabup PALI nonaktif Iwan Tuaji resmi ditolak hakim.
News Plus
Kamis, 6 Agt

Ratapan Gus Yazid di Sidang TPPU: Saya Sedih Pisah dengan Anak

Dituntut 6 tahun penjara, Gus Yazid sebut jaksa tebang pilih dalam kasus TPPU Cilacap.
Hukum
Rabu, 5 Agt

Kasus Korupsi Pati: Sudewo Minta KPK Hadirkan Ketua DPRD

Bupati Pati nonaktif Sudewo desak KPK hadirkan Ketua DPRD Pati Ali Badruddin di sidang korupsi. Nama Ali mencuat dalam kesaksian kasus pemerasan kades.
Hukum
Selasa, 4 Agt

KPK Ungkap Bupati Kuansing Diduga Sunat TPP ASN hingga 50 Persen

Praktik lancung di Kuansing terungkap. KPK sebut Bupati Suhardiman Amby pangkas TPP ASN hingga 50 persen dan iuran paksa demi akali temuan BPK.
News Plus
Kamis, 30 Juli

Pengakuan & Penyesalan Caperdes Setor Uang untuk Bupati Sudewo

Korban suap jabatan di Pati sampai gadaikan sawah hingga jual motor demi setor ratusan juta ke Bupati Sudewo.
News Plus
Kamis, 30 Juli

Jejak Gelap Polisi KPK: Peras Bupati Pemalang dalam Pusaran OTT

OTT Pemalang singkap drama berlapis. Bukan cuma bupati yang diciduk, seorang polisi di internal KPK juga ditangkap atas kasus pemerasan.
Hukum
Rabu, 29 Juli

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

OTT besar-besaran! KPK amankan 21 orang termasuk Bupati Pemalang dan sita uang Rp2 miliar terkait suap proyek serta jual beli jabatan.
News Plus
Rabu, 29 Juli

Saat Dana Hibah Berubah Menjadi Kasus Korupsi Berjamaah

Di tangan para pemburu rente, anggaran alokasi dana hibah bermiliar-miliar rupiah dari APBD justru jadi bancakan.
Hukum
Rabu, 29 Juli

KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Kasus Apa?

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK di Jawa Tengah. KPK punya waktu 1x24 jam untuk tentukan status hukum terperiksa.
Hukum
Selasa, 28 Juli

KPK Periksa Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Terkait Uang Sitaan

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto penuhi panggilan KPK. Penyidik cecar asal-usul uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi eks Gubernur Riau Abdul Wahid.
Politik
Senin, 27 Juli

Presiden Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Ini Daftarnya

Untuk perkuat pelayanan hukum daerah, Presiden Prabowo bentuk 7 Kejari baru di berbagai kabupaten melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2026.
Politik
Jumat, 24 Juli

Cegah Korupsi Daerah, Mendagri Setuju Dana Kampanye Diatur UU

Guna cegah kepala daerah cari modal ilegal, Mendagri Tito Karnavian setuju batasan dana kampanye diatur eksplisit dalam UU Pemilu.
Hukum
Jumat, 24 Juli

KPK Ungkap Banyak 'Bohir' Politik di Balik Korupsi Kepala Daerah

Fenomena dana dari bohir ini menjadi salah salah satu akar masalah yang memaksa kepala daerah menyalahgunakan wewenang saat menjabat.
News Plus
Kamis, 23 Juli

Dua Dakwaan KPK ke Fadia Bupati Pekalongan Tanpa Kerugian Negara

Dakwaan KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq nihil kerugian negara karena fokus pada delik konflik kepentingan dan gratifikasi.