1965: 'Kekerasan Brutal' Perdana Militer Indonesia di Papua

1965: 'Kekerasan Brutal' Perdana Militer Indonesia di Papua

Operasi militer Indonesia perdana di Papua pada 1965 telah menewaskan puluhan warga sipil. Sesudahnya, perlawanan dan kekerasan tak pernah surut.
Reporter: Petrik Matanasi
01 Desember, 2017 dibaca normal 5 menit
Operasi militer Indonesia perdana di Papua pada 1965 telah menewaskan puluhan warga sipil. Sesudahnya, perlawanan dan kekerasan tak pernah surut.
tirto.id - Juli 1943, usia Marthin Indey sudah 31 tahun. Ia pemuda Papua yang jadi polisi dan pernah jadi wakil komandan jaga di kamp pembuangan Tanah Merah, Boven Digoel. Ketika orang-orang buangan itu dibawa ke Australia, Indey ikut di dalamnya. Perjalanan itu membuat Indey jadi orang yang cukup didengar oleh orang-orang Papua lain, yang bergabung dalam unit militer yang dikenal sebagai Batalyon Papua.

“Selama di Australia statusnya adalah tentara sekutu […] bersama-sama tentara sekutu di Australia, Marthin Indey dan kawan-kawan dilatih terjun payung,” catat Onnie Lumintang dkk dalam Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey dan Silas Papare (1997:17). 

Selama jadi tentara sekutu, Indey pernah ikut pasukan payung di Kotabaru, Biak-Numfor, Wandeman, juga Admiralty. Pada 1944, pangkatnya mencapai kopral. Belakangan, menurut Rosmaida Sinaga dalam Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel (2013: 144), Indey dijadikan “salah satu pelatih anggota Batalyon Papua yang dibentuk akhir tahun 1944.”

Batalyon Papua adalah satuan militer pribumi Papua yang dibentuk Amerika Serikat dalam komando tentara sekutu untuk menghadapi Jepang dalam Perang Pasifik. Jenderal A.H. Nasution dalam Tentara Nasional Indonesia Volume 1 (1963: 90) menulis bahwa Batalyon Papua beranggotakan para gerilyawan dari suku-suku Papua untuk melawan Angkatan Laut Jepang di pesisir Papua. Dalam buku lain, Sekitar perang kemerdekaan Indonesia - Volume 1 (1978:151), Nasution menyebut Batalyon Papua "berjasa besar" dalam mengusir Jepang dari Papua.


Setelah Jepang angkat kaki dan Belanda berusaha memperkuat diri kembali untuk menjadikan lagi Indonesia sebagai daerah koloninya sebelum PD II, Batalyon Papua berusaha dipermak sebagai Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA) Belanda. Berhubung Papua dianggap milik Belanda, maka Batalyon Papua pun akhirnya dianggap bagian dari Belanda.

“Batalyon ini bagian terbesar militer Belanda di Papua, selain kontingen KNIL,” tulis P. J. Drooglever dalam Tindakan pilihan bebas!: orang Papua dan penentuan nasib sendiri (2010: 93).

Setelah 1945 ketika orang-orang dan unit militer Amerika yang membangun Batalyon Papua pulang kampung, pasukan Batalyon Papua dijadikan bagian dari KNIL. Setelah berperang melawan pihak Indonesia hingga 1949, tahun 1950 KNIL pun bubar.


Jan Pieter Karel van Eechoud, komandan Batalyon Papua sebelum jadi penduduk Papua, menyatakan bahwa orang-orang Batalyon jadi besar kepala dan sulit diatur. Mereka dituduh orang Belanda sebagai orang-orang gampang tergoda kemewahan serta mudah kepincut perasaan anti-Belanda.

Di antara bekas anggota Batalyon Papua yang anti-Belanda dan pro-Indonesia adalah Marthin Indey. Bersama Corinus Crey dan Silas Papaer, Indey memengaruhi anggota Batalyon untuk berontak. Rencana memberontak ini bocor karena ada salah satu anggota Batalyon yang melapor kepada otoritas Belanda. Pasukan Belanda dari Rabaul, sebuah kota di provinsi Papua Nugini, didatangkan sehingga Indey dan Papare ditahan.

Drooglever menyebut ada satu komplotan anti-Belanda dalam batalyon ini. Pada April 1947, sejumlah personel militer yang mabuk mengacaukan kota. Batalyon Papua pun akhirnya dibubarkan.

Namun, Belanda tetap butuh militer dari orang-orang Papua yang bisa dipercaya untuk menjaga keamanan di Papua. Betapapun langkah ini mengingkari kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949, yang salah satu poinnya adalah Belanda menyerahkan Papua ke Indonesia.

Seiring status politik Papua menjadi perhatian dan diserahkan lewat mekanisme internasional pada 1960-an—di mana PBB, AS, Australia, Inggris terlibat—otoritas Belanda membentuk Papoea Vrijwilligers Corps, disingkat PVK, atau Korps Relawan Papua.

Peristiwa Arfai, Manokwari

Di bawah suhu Perang Dingin, sejalan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Indonesia lewat Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) lalu ke Indonesia pada 1 Mei 1963, pemerintah Belanda di Papua melanjutkan pembentukan PVK agar lebih solid. Pihak Belanda sejak awal telah merancang soal otonomi lebih luas dan besar bagi rakyat Papua, termasuk dengan membentuk Dewan Papua (Nieuw Guinea Raad). 

Belakangan Sukarno, sesudah datang ke Papua Barat pada Mei 1963, melarang semua aktivitas politik bumiputera Papua, termasuk unit PVK. Perlawanan anti-Indonesia mulai meletup dan berlangsung secara sporadis setelahnya.

Pasukan PVK, sebagai satu-satunya pasukan terlatih dan memegang senjata, berperan dalam eskalasi anti-Indonesia. Musababnya: selain kehadiran sejumlah pasukan parakomando (cikal bakal Kopassus) dan pejabat-pejabat Indonesia, orang Papua menilai bahwa pemerintah Jakarta tak punya niat baik untuk melakukan plebisit secara serius, malahan terus-menerus mengulur waktu. Sebaliknya, setiap tindakan perlawanan Papua dihadapi dengan intimidasi dan kekerasan. 


John Saltford dalam riset mendetail soal keterlibatan PBB di Papua Barat pada 1960-an mencatat bahwa pihak-pihak internasional "gagal membela hak-hak asasi dan kebebasan rakyat Papua" dan "payah melawan kampanye intimidasi yang kejam dan sistematis oleh pihak Indonesia" selama tahun-tahun genting itu. 

Salah satu insiden bersenjata yang menentukan berlangsung pada 1965. Pada tahun ini, ketika Jakarta menghadapi apa yang disebut "Gerakan 30 September" dan dipakai militer sebagai dalih pembantaian massal terhadap kaum kiri Indonesia, rakyat Papua mendeklarasikan "Organisasi Papua Merdeka". Kelak, banyak pemuka Papua, termasuk yang semula pro-Indonesia, memilih eksil dari Tanah Papua.

Dan, catat Drooglever, "semangat perlawanan yang paling kuat ada di Manokwari dan pedalaman bagian Arfak." Di sinilah Permenas Awom, seorang sersan PVK, melakukan pemberontakan. 

Pada 26 Juli 1965, Awom bersama pengikutnya menembaki tiga serdadu Indonesia. Balasannya, tulis sebuah kabel diplomatik Kedubes AS di Jakarta, "Indonesia menyerang secara brutal." 

"Sehari berikutnya, para serdadu menembaki setiap orang Papua yang mereka jumpai dan banyak orang tak bersalah, yang hanya melintas di jalan, turut jadi korban."

Keterangan ini muncul dalam salah satu dari tiga puluh sembilan dokumen kabel diplomatik dari Kedubes AS di Jakarta, yang dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional dari George Washington University, medio Oktober lalu. Insiden ini juga dikenal sebagai "Peristiwa Arfai."


Imbas dari insiden itu, pada 4 Agustus, Indonesia melancarkan Operasi Sadar, operasi kontra-pemberontakan militer Indonesia perdana di Papua. Menurut keterangan militer Indonesia, pada 1966, pemberontak menyerang secara ofensif ke sejumlah pos tentara Indonesia. Pasukan Papua mendapatkan dukungan dari penduduk setempat serta dari orang-orang Papua di PVK, kepolisian, dan PNS.

Pada April 1967, pihak Indonesia mengakui Angkatan Udara memuntahkan peluru ke Kota Manokwari, menewaskan sedikitnya 40 orang. Tindakan ini, kata mereka, sebagai respons terhadap kelompok Awom yang mendeklarasikan "Negara Papua Merdeka". Pada tahun yang sama, Johan Ariks, paitua dari Arfak berumur 75 tahun, ditangkap oleh militer Indonesia setelah melakukan perlawanan gerilya selama dua tahun di areal tersebut. Ariks meninggal di penjara pada 1969.

Rincian soal balasan tentara Indonesia dikemukakan oleh P. Szudek pada 1968. Menulis untuk Komite Bantuan Rakyat Anglo-Melanesia pro-Papua, Szudek menggambarkan: "Di Lembah Baliem selama 1966, 80 pria, beberapa di antaranya anak muda, ditembak oleh tentara Indonesia di kampung Gulunu dan seorang remaja digantung. Alasannya, orang-orang ini menolak menyebut diri sebagai 'orang Irian'. Di Distrik Sukarnapura (kini Jayapura), Manokwari, Teminabuan, sedikitnya 15 pria digantung oleh polisi militer pada 1967, termasuk seorang inspektur polisi orang Papua bernama Nico Jacadewa, dan sejumlah kepala keamanan kampung.

Di Distrik Ayamaru pada Februari 1967, tentara menembak dan mengeksekusi sejumlah orang Papua dan membakar kampung. Pada bulan yang sama, di Semenanjung Kepala Burung Papua, kampung-kampung dilempari granat dan dibom oleh AL dan AU Indonesia."

Szudek juga merekam perjalanan Menteri Luar Negeri Adam Malik ke Irian Barat pada Agustus 1966, dengan membawa rombongan wartawan asing pertama kali ke Papua. Mengutip seorang koresponden, Frank de Jong dari Belanda, Szudek menulis: Kapan pun Malik pergi, ia disambut dengan teriakan orang-orang Papua ... 'Mana Plebisit untuk kami?' Seorang polisi Papua berkata: 'Kami berhak atas Tanah Papua. Kami ingin plebisit, bukan parade!'

1965: 'Kekerasan Brutal' Perdana Militer Indonesia di Papua

Peristiwa Pasca-1969

Pada akhirnya, plebisit itu digelar lewat sistem perwakilan, bukan satu orang satu suara, pada 1969. Komunitas internasional menyebut 'Act of Free Choice'; sebaliknya, orang Papua mengingatnya sebagai 'Act of No Choice.'

Menurut John Saltford, sekitar 1.022 orang dari Distrik Merauke, Wamena, Nabire, Fak Fak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura, memilih bergabung ke Indonesia di bawah represi otoritas keamanan Indonesia. Meski ada suara yang meragukan hasil tersebut, PBB tetap mengesahkan dengan 84 suara mendukung dan 30 abstain. Pada 1973, Irian Barat ganti nama jadi Irian Jaya.

Kendati begitu, perlawanan orang Papua tak pernah berhenti.

George Junus Aditjondro dalam "Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam" (2000) merangkum bahwa ada empat "tonggak sejarah terpenting dalam pertumbuhan kesadaran nasional Papua" usai integrasi paksa di bawah Orde Baru tersebut.

Pada 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem, putra Lukas Rumkorem (pejuang Merah Putih di Biak), mencetuskan “Proklamasi OPM” di Markas Victoria (Mavik), Jayapura. Pada 3 Desember 1974, enam PNS di Serui menyerukan “Proklamasi Sorong-Samarai”. Dan pada 14 Desember 1988, Thomas Wanggai, doktor hukum lulusan Universitas Negeri Okayama dan administrasi publik dari AS, memproklamasikan negara ”Melanesia Barat” di Stadion Mandala. Wanggai dihukum 20 tahun penjara di Cipinang dan meninggal pada Maret 1996.

Peristiwa khusus bagi Aditjondro adalah perlawanan kultural oleh Arnold Ap, antroplog-cum-dosen di Universitas Cenderawasih, yang membentuk grup musik rakyat Mambesak pada 1978. Mambesak adalah Burung Cendrawasih dalam bahasa Biak. 

Arnold Ap ditahan pada 30 November 1983 dan ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur Kota Jayapura, dalam satu skenario pelarian menuju Papua Nugini yang dirancang Kopassandha (kini Kopassus). Ia meninggal di rumah sakit Aryoko, Jayapura, pada 26 April 1984 dalam usia 38 tahun.  

Dalam kesaksian langsung Aditjondro, seorang penggiat lingkungan dan hak asasi manusia yang bekerja di Papua pada 1980-an, pemakaman Arnold Ap "diiringi sekitar 500 orang dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer."

"Prosesi dari rumah ke kuburan laksana prosesi pemakaman Marthin Luther King. Semua yang ikut dalam prosesi sore itu bergandengan tangan memenuhi jalan dengan diiringi lagu-lagu rohani," tulis Aditjondro dalam "Kasus Arnold Ap dan Mambesak" (2002). 

Dari peristiwa-peristiwa historis ini, kata Aditjondro, "Apakah pemerintah Indonesia harus selalu menjawabnya dengan peluru?" Pertanyaannya 17 tahun lalu ini masih relevan untuk situasi Papua kini.

Baca sejumlah artikel Tirto mengenai Papua:


Baca juga artikel terkait PAPUA atau tulisan menarik lainnya Fahri Salam
(tirto.id - fhr/zen)

Laporan 1: 1965: 'Kekerasan Brutal' Perdana Militer Indonesia di Papua
Laporan 2: Perayaan 1 Desember dan Kekerasan di Papua
Laporan 3: Memutihkan Orang Papua?
Laporan 4: "Kami Orang Papua Lama-Lama Punah"

Keyword