tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2023. Penilaian tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berhasil melebihi target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan raihan WTP atas laporan keuangan 2023 merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Penghargaan ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," ujar Heru Budi di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Heru mengucapkan terima kasih terhadap fraksi-fraksi DPRD DKI. Sebab, hal ini bisa tercapai atas sinergi yang dibangun bersama.
"Kami juga berterima kasih kepada pimpinan dan para anggota legislatif atas sinergi yang baik dalam mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah yang baik," jelas Heru.
Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57 persen. Pendapatan ini melebihi target sebesar Rp70,66 triliun. Pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer, dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah.
Selain itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp66,77 triliun atau mencapai 92,55 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp72,14 triliun, dengan komponen realisasi belanja operasi, realisasi belanja modal, belanja tidak terduga, serta realisasi belanja bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya.
"Upaya yang telah kami lakukan masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saya mengharapkan bimbingan, saran, dan masukan yang membangun dari BPK RI dalam mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan ini," tandas Heru Budi.
Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty, mengapresiasi kinerja Heru dan jajarannya yang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemprov DKI 2023. Pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta era Heru Budi prudent, transparan dan akuntabel.
"Memperhatikan pengelolaan APBD 2023, Fraksi Partai Demokrat secara umum berpandangan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak PJ Gubernur pengelolaan APBD mulai dilakukan secara prudent, transparan dan akuntabel," ujar Wita, saat rapat paripurna DPRD DKI, Senin (30/7/2024) kemarin.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu memastikan fraksi Demokrat akan terus mengawal kinerja Pemprov DKI, termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD DKI 2023 agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.
Karena itu, pihaknya berharap agar predikat WTP dari BPK RI tersebut dapat terus dipertahankan. "Yang lebih penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan karena pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," katanya.
Wita mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta ke depan bakal memiliki postur APBD yang semakin berkualitas. Dengan demikian, alokasi anggaran itu dapat lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial warga Jakarta serta mendukung terlaksananya transformasi Jakarta sebagai kota global.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara," ucapnya.
WTP Bukti Keberhasilan Heru
Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Ari Subagio Wibowo, mengapresiasi predikat WTP yang diraih selama Heru menjabat, sebagai salah satu bukti keberhasilan kepemimpinannya. "Pemberian predikat WTP dari BPK ini menjadi indikator kalau Pak Heru mampu mengimplementasikan good governance and clean government, mampu mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Pak Heru berhasil memimpin Jakarta," urainya.
Ari mengutarakan, selama memimpin Jakarta, Heru tampak ingin melaksanakan aturan-aturan dan membenahi tata kelola pemerintahan. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, misalnya, melakukan penataan guru yang direkrut tidak sesuai aturan berlaku sebagaimana temuan BPK. Dari permasalahan ini, ia memberikan solusi agar aturan bisa ditegakkan dan guru yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengajar.
"Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahteraanya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun Calon Pegawai Negeri Sipil," ungkapnya.
Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta semakin dapat mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan menerapkan keterbukaan informasi publik. Ari juga menilai, dengan keberhasilan yang sudah ditorehkan, Heru layak kembali mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur DKI sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih hasil Pilkada Jakarta 2024.
"Saat tahapan Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) lalu, Jakarta kondusif. Pak Heru menjadi figur yang bisa mengayomi serta merangkul semua. Tentunya, kita berharap, Pilkada Jakarta juga berlangsung aman, lancar, dan kondusif," pungkasnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
