tirto.id - Rangkaian Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah dimulai. Aparat keamanan pun siap mengantisipasi kerawanan dalam rangkaian tersebut.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, kerawanan daerah diidentifikasi sejak enam bulan sebelum rangkaian pemilu dilangsungkan.
“Justru kerawanan itu sudah kita identifikasi, kalkulasi dan netralisir, bahkan enam bulan sebelum pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) itu ditekan supaya tidak terjadi yang ditakutkan,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Menurut dia, aparat keamanan menggelar Operasi Mantap Brata 2018 itu mencakup keseluruhan pengamanan rangkaian pemilu.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan ada tiga hal yang dibahas dalam rapat koordinasi antara Kemenkopolhukam, TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Pertama, mengidentifikasi kerawanan per daerah, lantaran karakteristik masalah tiap daerah berbeda. Kedua, melakukan cara preventif dengan mengadakan acara deklarasi pemilu damai di tiap daerah.
“Langkah preventif dengan diadakannya acara deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system,” sebut Tito.
Ketiga, lanjut dia, Polri akan menindak pelaku kampanye terselubung (black campaign) dalam rangkaian Pileg dan Pilpres 2019.
“Kita imbau agar masyarakat melakukan kampanye positif,” ujar Tito.
Namun, hingga saat ini Bawaslu belum mengeluarkan IKP Pileg dan Pilpres 2019. Berdasar IKP Pilkada 2018, ada tiga aspek utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis berkualitas, dan bermartabat. Ketiga aspek tersebut adalah penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Yandri Daniel Damaledo
