tirto.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku belum mengetahui detail pembelian Helikopter Agusta-Westland (AW) 101 oleh TNI Angkatan Udara sehingga belum dapat berkomentar banyak.
"Saya belum tahu proses pembeliannya, tapi seperti disampaikan tadi, dikeputusan ratas (rapat terbatas) itu jangan beli," kata Wapres JK di Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Jakarta, Rabu, (28/12/2016) seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, pada ratas 3 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana pembelian Helikopter AW-101 karena terlalu mahal dalam kondisi keuangan negara saat ini.
Namun, TNI AU berpendapat bahwa yang ditolak oleh Presiden Jokowi adalah helikopter yang dipergunakan untuk fasilitas VVIP, sedangkan Helikopter AW-101 yang dibeli untuk keperluan pencarian dan penyelamatan (SAR).
Menurut Wapres, jika memang alasan pembelian helikopter tersebut untuk keperluas SAR, maka Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di bawah Menteri Puan Maharani harus dilibatkan.
"Laporan prosesnya harus rinci, saya kira nanti lihat juga bagaimana nantinya," kata Wapres.
"Setiap pembelian itu ada tim industri di dalam negeri, jadi kita lihat laporannya nanti," lanjut dia dalam perjalanan dari Kota Bima, NTB, menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Harga satu unit Halikopter AW-101 buatan Inggris dan Italia tersebut mencapai 55 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp761,2 miliar dinilai Presiden Jokowi terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.
TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu unit helikopter AW-101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer.
Tak hanya Wapres yang mengaku belum mengetahui detail, Presiden Jokowi bahkan meminta keterangan dan informasi lengkap dari Menteri Pertahanan terkait pengadaan atau pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara.
Presiden sekaligus mewanti-wanti jajarannya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terkait pembelian tersebut.
"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," tegas Presiden.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
