Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, berupaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tahun 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Upaya ini dilakukan salah satunya saat Wamensos menerima Bupati Pemalang dan Bupati Maluku Tenggara dalam audiensi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini.
Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, datang bersama sejumlah pejabat daerahnya. Adapun Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, didampingi Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Mu’minun.
Saat menemui mereka, Wamensos Agus Jabo didampingi oleh beberapa pejabat Kemensos. Salah satunya adalah perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara.
Dalam pertemuan itu, Herman melaporkan bahwa usulan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Maluku Tenggara telah masuk dalam Tahap III tahun 2026. Pemerintah daerah tersebut juga sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare.
"Kami mendorong agar seluruh kesiapan administratif, termasuk legalitas lahan dan dokumen lingkungan, dapat segera diselesaikan agar pembangunan berjalan sesuai tahapan," kata Herman.
Dia mengingatkan, kesiapan administrasi menjadi salah satu faktor penentu agar program Sekolah Rakyat berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan.
Sementara itu, usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pemalang juga telah masuk dalam Tahap III tahun 2026. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyatakan saat ini pemerintah daerahnya sedang menyiapkan AMDAL untuk lahan calon lokasi sekolah.
"Pemerintah daerah siap mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, melalui kesiapan lahan, penguatan data, dan sinergi lintas sektor," kata Anom.
Kepada peserta audiensi, Wamensos Agus Jabo mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden Prabowo yang diselenggarakan untuk anak-anak dari keluarga miskin (desil 1 dan desil 2).
"Sekolah Rakyat bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan," tegas Agus Jabo.
Pemutakhiran DTSEN dan Penguatan Pemberdayaan
Masih dalam forum yang sama, Bupati Anom Widiyantoro mengungkapkan bahwa Pemkab Pemalang terus menjalankan pemutakhiran DTSEN sembari berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemensos.
Pemkab Pemalang juga sedang mempersiapkan reaktivasi status 46.000 warga sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Anom menambahkan, penanganan hunian tetap bagi korban banjir di daerahnya sejauh ini sudah berjalan dengan baik.
Selain itu, Anom melaporkan progres program pemberdayaan di Pemalang. Menurut Anom, program kerajinan anyaman pelepah pisang yang sudah mendapatkan dukungan mesin pemintal dari Kemensos sedang menghadapi tantangan dari faktor cuaca. Dia berharap ada dukungan berkelanjutan agar program itu makin optimal.
Permintaan dukungan untuk program pemberdayaan pun disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun. Ia mengharapkan bantuan mesin pemarut singkong untuk mendukung pengembangan pangan lokal.
Menurut dia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dibutuhkan dalam mewujudkan kemandirian warga di daerah. "Kami berharap adanya dukungan alat produksi agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat," tambahnya.
Pelaksanaan program bansos turut menjadi topik pembahasan saat audiensi. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, misalnya, menghadapi tantangan dalam berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Tantangan lain di Pemalang terkait dengan kebutuhan rotasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menunjukkan ada kebutuhan memperkuat koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pendamping sosial dalam implementasi program di tingkat daerah.
Merespons berbagai laporan tersebut, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa integrasi program berbasis data penting untuk dilakukan. Maka itu, kualitas DTSEN perlu menjadi fondasi utama agar seluruh program intervensi sosial berjalan tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah," tambahnya.
Apabila ada masalah koordinasi di lapangan, Agus Jabo meminta pemerintah daerah untuk segera berkomunikasi dengan unit-unit teknis terkait di Kemensos.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adrianus Ala menyatakan Kemensos akan memperkuat program pemberdayaan melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis data.
"Kami akan mendorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, sehingga intervensi pemberdayaan dapat lebih terarah dan menyasar desil 1 hingga 4,” ujarnya.
Adrianus menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi penting dalam memperluas dampak program pemberdayaan secara berkelanjutan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
