Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengajak Muhammadiyah bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam program pemberdayaan masyarakat.
Dia menyampaikan ajakan tersebut saat bertemu Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Mariman Darto, di Kantor Kemensos, Jakarta, Jum’at (21/11/2025).
Agus Jabo menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan angka kemiskinan secara umum menjadi di bawah 5 persen pada 2029.
Untuk merealisasikan target itu, arah kebijakan Kepala Negara dalam pengentasan kemiskinan kini berfokus pada penguatan berbagai program pemberdayaan warga.
"Untuk pemberdayaan ini, karena Pak Menteri bilang ini Indonesia, enggak boleh kecil dan parsial, harus masif. Kita sedang mendesain bagaimana supaya pemberdayaan ini bisa masif, supaya daerah-daerah miskin, bisa cepat kita selesaikan," kata Agus Jabo.
Dia juga menjelaskan langkah-langkah Kemensos dalam penguatan program pemberdayaan. Misalnya dengan mengarahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos setiap tahun. KPM yang telah tergraduasi lantas menjadi sasaran program pemberdayaan supaya lebih mandiri secara ekonomi.
"Satu pendamping PKH diminta graduasi 10 KPM, berarti di Tahun 2026 itu kira-kira targetnya sekitar 350.000 KPM, itu yang lewat pendamping,” ujarnya.
Langkah Kemensos yang lainnya adalah membangun Kampung Berdaya di sembilan Desa untuk menjadi kawasan percontohan program pemberdayaan.
"Kita ingin membangun kampung-kampung berdaya Kemensos, kayak di Desa Kalisalak, misalkan, kita bekerja sama dengan swasta, namanya PT MAP, bikin keranjang dari eceng gondok, kemarin kita sudah ekspor ke Amerika," jalas Agus Jabo.
Dia optimistis, dengan program kampung berdaya itu, KPM bisa memperoleh penghasilan tambahan melalui produksi kerajinan seperti keranjang yang dilakukan rutin setiap hari.
Maka itu, Agus Jabo berharap PP Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) bisa ikut bersinergi dalam program pemberdayaan sosial di berbagai daerah.
"Siang malam masyarakatnya senang, bersyukur karena kemudian kita hadir pak. Nah, kalau bisa MPKS, bisa sinergi dengan pemberdayaan sosial, wah top banget. Dengan dinsos, wah top banget," ujar dia kepada Mariman.
Respons positif terhadap ajakan itu pun disampaikan oleh Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Mariman Darto.
Dia mengatakan Muhammadiyah kini memiliki sekitar 213 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif dalam program pemberdayaan seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
"Di Jawa Tengah kan memang LKS banyak Pak, itu kan memang banyak kegiatan sosialnya, kemandiriannya, ekonominya Pak," kata Mariman.
Guna menyokong operasional LKS Muhammadiyah di berbagai daerah, Mariman berharap ada harmonisasi kebijakan terkait dengan perizinan lembaga tersebut.
"Sehingga lebih sederhana dan seragam dari pusat hingga daerah," ujarnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
