tirto.id - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkap adanya intervensi aparat keamanan dalam proses Pemilu 2024. Pernyataan ini muncul atas dasar pengalamannya saat berkeliling bertemu konstituen. Dia menyebut sejumlah kiai dibatalkan saat akan berceramah.
Hal tersebut sebagai tanggapan atas temuan dari sejumlah pihak mengenai dugaan keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho pasangan capres-cawapres tertentu.
“Kami memang tidak berani menuduh, tetapi aroma itu sangat kuat dan itu sudah ada. Bahkan publik di bawah juga sudah tahu,” kata Jazilul di Nasdem Tower pada Sabtu (11/11/2023).
Jazilul tak ingin menuduh adanya intervensi aparat dari pusat, seperti Mabes Polri maupun Mabes TNI. Menurut dia, intervensi tersebut muncul karena inisiatif dari para aparat penegak hukum yang tersebar di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
"Mungkin tidak ada instruksi dari pusat ya, mungkin itu inisiatif masing-masing, tapi itulah yang disebut bias kekuasaan," kata dia.
Selain intervensi di level konstituen, Jazilul mengungkap para elite PKB juga sempat mengalami tekanan serupa setelah bergabung bersama dalam Koalisi Perubahan. Bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar sempat disebut Jazilul mengalami intervensi tersebut.
“Pak Muhaimin waktu ke Tanah Laut (Kalimantan Selatan) itu sama kita acara juga dibatalkan. Pak Anies di Bandung juga tidak diizinkan. Bahkan kiai selama ini dakwah juga terpaksa dibatalkan. Kejadian-kejadian semacam ini publik juga harus tahu dan aparat harus berpihak yang adil," kata dia.
Dia berharap masalah isu intervensi dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus masuk ranah hukum. Pihaknya akan melakukan inventarisir atas temuan-temuan tersebut dari laporan masyarakat akar rumput PKB.
“Kita masih menginventarisir semua, semua belum pada melaporkan karena kita ingin agar ada kesadaran di masyarakat dan aparat. Jangan sedikit-sedikit buat laporan. Memang ini negara laporan apa? Memang ini negara hukum, tapi jangan juga sedikit-sedikit lapor,” kata Jazilul.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan menegaskan ASN dan aparat harus netral pada Pemilu 2024. Hal ini ia tegaskan kembali kepada media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” kata Jokowi.
Terkait adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali, Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.
“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ujarnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
